Category Archives: Employment Law

PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing – CONFIRMED

Acara

29 – 30 Agustus 2017 | Rp. 4.925.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta – CONFIRMED
02 – 03 Oktober 2017 | Rp. 4.925.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta
28 – 29 November 2017 | Rp. 4.925.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta

 

Tantangan yang dihadapi dunia usaha dalam era globalisasi ini terasa semakin ketat. Berbagai tuntutan persaingan pasar, perubahan lingkungan menuntun pengusaha melakukan berbagai inovasi agar tetap “survive” dan “competitive”. Pengusaha lebih menginginkan organisasi yang efektif dengan jumlah pekerja tetap yang seminimal mungkin yang dapat member hasil yang seoptimal mungkin. Untuk itu pengusaha hanya menangani pekerjaan yang menjadi core bisnisnya. Dengan demikian lahirlah kontrak langsung dan tidak langsung seperti seperti PKWT dan Outsourcing.

PKWT dan Outsourcing merupakan hubungan kerja yang berpotensi konflik dalam bidang  ketenaga kerjaan.  Oleh karena itu sangat penting mengetahui dengan jelas batasan dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh  perundang-undangan yang berlaku. Memahami peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hokum bilamana terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan. Adalah mutlak perlu bagi professional/eksekutif yang sehari-harinya menangani atau bertanggung jawab atas pelaksanaan PKWT dan pekerja Outsourcing – menguasai peraturan perundangan yang berlaku dengan seluk beluknya agar konflik hubungan industial dapat dihindari.



Outline Program PKWT & Outsourcing

  • Hubungan  Kerja
  • Perjanjian Kerja Tertulis
  • Dasar Hukum PKWT
  • Batasan-batasan/rambu-rambu PKWT
  • Pekerja Harian Lepas
  • Sanksi atas Pelanggaran ketentuan perundang-undangan
  • Menggunakan PWT untuk masa percobaan?
  • Perlukah membayar Pesangon untuk pekerja PKWT
  • Apa dan bagaimana Outsourcing
  • Dasar hukum Outsourcing
  • Outsourcing dari kacamata Pengusaha
  • Outsourcing dari kacamata Pekerja
  • Jenis-jenis Outsourcing dalam praktek
  • Kapan dan mengapa status pekerja outsourcing menjadi pekerja perusahaan
  • Perlukan membayar Pesangon untuk pekerja outrsourcing?
  • Jenis pekerjaan apa yang dapat di outsourced?
  • Menentukan ‘alur’ kegiatan kerja
  • Mengapa Serikat Pekerja menuduh outsourcing sebagai “Modern Slavery”
  • Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi.tenang pasal-pasal pada UU13/2003 yang mengatur Outsourcing
  • Bagaimana mengelola Outsourcing dengan baik
  • Tanya jawab seputar PKWT dan Outsourcing serta masalah-masalah Hubungan Industrial lainya



Instruktur training PKWT & Outsourcing

Cecilia Sri Hayani

Memiliki sertifikasi HR dan memiliki pengalaman sebagai professional HR di berbagai jenis industri multinasional selama lebih dari 15 tahun.  Selama karirnya di HR berbagai posisi pernah diembannya seperti Head of Regional HR Operation, Business Affairs/Administration Manager,  Organization Support Manager dan People Manager.  Termasuk di dalamnya beberapa penugasan international dan regional.

Pengalaman yang lengkap di dunia praktek HR ini diperkaya dengan pengalamannya sebagai trainer dan HR Consultant untuk berbagai industri.


Previous Participants:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-Jakarta, PT. Kitadin Banpu-Embalut Kalimantan Timur, PT. Santoso-Jakarta, PT. Medco Methanol Bunyu-Pulau Bunyu Kalimantan Timur, PT Sucofindo-Jakarta, PT. SumberDaya Menamas-Jakarta, PT. Jaya Contruction Management-Jakarta, PT. Manulife Indonesia-Jakarta, PT. Kiani Kertas-Kalimantan Timur, ABN Amro Bank N. V-Jakarta, PT. SahabatUtama-Jakarta, PT. Freeport Indonesia-Jakarta, PT. Argha Karya Prima Industry, Tbk.-Jakarta, PT. Hewlett Packard Indonesia-Jakarta, PT. Rahayu Arumdhani Internasional-Jakarta, PT. Schneider Indonesia-Jakarta, PT. Nagasakti Paramashoes Industry-Jakarta, PT. Handaya Aneka Shoes Industry-Jakarta, PT. Indomarco Prismatama-Jakarta, PT. Global Informasi Bermutu/Global TV-Jakarta, PT. Medco E&P Indonesia, PT. Citra Nusa Insancemerlang, PT. Bank Commonwealth, Hotel Borobudur Jakarta, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT. Unilever, PT. Moores Rowland Indonesia, PT. Talenta Intimedia, PT. Santosa Agrindo, PT. Austasia Stockfeed,PT. Kridapetra Graha.

Jadwal Training 2017

  • 29 – 30 Agustus 2017
  • 02 – 03 Oktober 2017
  • 28 – 29 November 2017

Fee: 

  • Rp. 3.850.000,- (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.050.000,- (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.550.000,- (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 4.925.000- (Full Fare)

 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

 

HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL – Confirmed

Acara

28 – 30 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
04 – 06 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED
11 – 13 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
18 – 20 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 

Pelatihan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana aspek-aspek ketenagakerjaan, hubungan antara pekerja, pemilik, dan pemerintah dalam kaitannya dengan bisnis.  Pelatihan ini juga akan membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang sering muncul di perusahaan.

 

Materi Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 

  1. Pengantar hukum ketenagarjaan dan hubungan industrial
  2. Status hubungan kerja
  3. Waktu cuti, lembur dan jam kerja
  4. Serikat pekerja di Indonesia
  5. Pemutusan hubungan kerja
  6. Lembaga kerjasama bipartit dan tripartit
  7. Studi kasus

 

Peserta:

Semua bagian atau semua karyawan

 

Metode :

  • Presentasi
  • Diskusi dan Sharing Pengalaman
  • Role Play
  •    Games

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

Jadwal Training 2017

  • 28 – 30 Agustus 2017
  • 04 – 06 September 2017
  • 11 – 13 September 2017
  • 18 – 20 September 2017
  • 25 – 27 September 2017
  • 02 – 04 Oktober 2017
  • 09 – 11 Oktober 2017
  • 16 – 18 Oktober 2017
  • 23 – 25 Oktober 2017
  • 30 Oktober – 01 November 2017
  • 06 – 08 November 2017
  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Instruktur

Budi Agus SH MH

 

HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial di Indonesia

ACARA

24 – 25 Oktober 2017 | Rp. 3.650.000/ orang di Epicentrum Walk Office, Kuningan, Jakarta
12 – 13 Desember 2017 | Rp. 3.650.000/ orang di Epicentrum Walk Office, Kuningan, Jakarta

 

Latar Belakang Training Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial di Indonesia

Pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku hubungan industrial di Indonesia baik itu Pekerja/Buruh, Pengusaha maupun unsur pemerintah dalam hal ini pegawai Depnakertrans harus diakui masih jauh dari harapan. Sosialisasi yang relatif minim dan kesadaran untuk memahami yang masih rendah sering dijadikan kambing hitam atas kondisi tersebut.  Kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di suatu perusahaan banyak yang dbuat atas pertimbangan “Bagaimana Biasanya?” tanpa mengetahui dasar hukumnya atau memahami “Bagaimana Semestinya”.

Pelatihan hukum ketenagakerjaan ini akan mengupas tentang aspek-aspek ketenagakerjaan. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui akan mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.



Materi Training  Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial

  • Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
  • Norma Dalam Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial
  • PP, KKB dan Perjanjian Kerja
  • Status Hubungan Kerja
  • Ketentuan Jam Kerja, Lembur, Libur dan Cuti
  • Ketentuan Libur & Cuti
  • Ketentuan Pengupahan
  • Perselisihan Hubungan Industrial
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Nara Sumber Training Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial di Indonesia

Basani Situmorang, SH, MHum

Beliau adalah seorang  staff ahli direksi PT Jamsostek Bidang Hukum sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai  Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Bidang Ketenagakerjaan (periode 2000-2004), mantan Staff Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Hukum dan Hubungan Industrial (periode2000-2002), mantan Kepala Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) periode 1998-2000, dan juga pernah menjabat sebagai mantan Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja RI periode 1992-1998. Selain itu beliau juga pernah menjadi Kepala Bagian Perundang-undangan Departemen Tenaga Kerja RI periode 1983-1992. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Tenaga Kerja RI, sebagai Anggota Panitia Khusus DPR RI  dan Tim Perumus :  Undang-Undang No.13 Th.2003 Ketenagakerjaan), Undang-undang No.21 Th.2000 ( Serikat Pekerja), dan Undang-undang No.2 Th.2004 (PPHI), Konsultan Industrial Relation PT  Astra Group, dan saat ini beliau  juga sebagai Pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS) Jakarta.

Ir. FX Djoko Soedibjo,MM,MBA

Beliau adalah seorang konsultan/praktisi dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bidang SDM.  Pernah menjadi Direktur HRD dari HSBC (bank terbesar kedua di dunia), Direktur HRD/GA Indomobil Group (8.000 karyawan), Manajer Divisi Commercial dan Personnel & Administration dari PT Cold Rolling Mill Indonesia Utama (pabrik baja lembaran tipis, dengan investasi US$850 juta, dan 2.000 karyawan), Konsultan/Trainer LPPM selama 8 tahun, Pemegang Hak Patent “Rumus Sundulan DS”. Penulis buku terbitan LPPM “Rumus Sundulan DS – Solusi Imbal Jasa Berbasis UMP/UMKK”



Investasi Training Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial di Indonesia

  • 3.650.000 nett / orang,
  • 3.450.000 nett / orang (Apabila melakukan pembayaran seminggu sebelum pelatihan)

Sudah termasuk Coffe Break 2x, Makan siang, Seminar Kit, Sertifikat, T-Shirt

 

 

Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial di Indonesia

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

HUKUM KETENAGAKERJAAN & HUBUNGAN INDUSTRIAL – Confirmed

Acara

Selasa-Rabu, 15 – 16 Agustus 2017 | Rp. 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta – CONFIRMED
Kamis-Jumat, 14 – 15 September 2017 | Rp. 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta – CONFIRMED
Kamis-Jumat, 19 – 20 Oktober 2017 | Rp. 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
Kamis-Jumat, 16 – 17 November 2017 | Rp. 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta – CONFIRMED

Jadwal Selanjutnya …

 

 


OVERVIEW

Pelatihan ini akan merinci pokok-pokok hukum ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian, berawal dari sejak dimulai adanya hubungan kerja, kemudian selama berlangsungnya hubungan kerja, sampai pada saat/setelah berakhirnya hubungan kerja dengan rujukan utamanya adalah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (perusahaan maupun pekerja/buruh) serta hubungannya dengan SP/SB dan pemerintah dalam bentuk undang-undang Ketenagakerjaan serta ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menakertrans dan peraturan lainnya yang terkait.

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan dan  Konsep Hubungan Industrial ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana bagi para pelaku bisnis, Serikat Pekerja, regulator, untuk memahami bagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang normatif diatur.

Pelatihan ini juga akan mengupas tentang aspek-aspek ketenagakerjaan, pengetahuan praktis akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan korelasinya dengan masalah ketenagakerjaan yang timbul. Dengan demikian, setiap permasalahan ketenagakerjaan yang ditemui akan mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.



MATERI HUKUM KETENAGAKERJAAN &  HUBUNGAN INDUSRTRIAL

  • Overview Hukum Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003)
  • Pengantar Hubungan Industrial
  • Status Hubungan Kerja
  • PKWT dan PKWTT/Outsourcing
  • Peraturan perusahaan
  • Perjanjian Kerja Bersama
  • Serikat Pekerja & Komposisinya
  • Pemogokan & Lock Out
  • Status Hubungan Kerja
  • Ketentuan Jam Kerja & Lembur
  • Ketentuan Libur & Cuti
  • Ketentuan Pengupahan
  • Pemberian tunjangan dan fasilitas
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  • Uang Pesangon
  • Penyelesaian Perselisihan

 

 

PESERTA

Owner Perusahaan, Direksi, HRD, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LO Perusahaan dan masyarakat umum

 

INSTRUKTUR

Para Expert trainer yang telah banyak memberikan pelatihan dengan topik: Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial bagi berbagai perusahaan, SP, instansi, LSM dan lain-lain.

 

METODE

Ceramah, Diskusi dan Studi Kasus, Benchmark

 

 

JADWAL & TEMPAT 

  • Selasa-Rabu, 15-16 Agustus 2017
  • Kamis-Jumat, 14-15 September 2017
  • Kamis-Jumat, 19-20 Oktober 2017
  • Kamis-Jumat, 16-17 November 2017
  • Kamis-Jumat, 14-15 Desember 2017
  • 09 – 16.00 WIB
  • Menara Peninsula Hotel – Slipi Jakarta

 

INVESTASI & FASILITAS

  • Rp 3.750.000,- /peserta (tidak termasuk penginapan)
  • Fasilitas : Sertifikat, Training Kits, USB, Coffee break, Lunch, Souvenir

 

 

HUKUM KETENAGAKERJAAN & HUBUNGAN INDUSTRIAL

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI) – Confirmed

ACARA

14 – 16 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
21 – 23 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
28 – 30 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
04 – 06 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundangan dibidang ketengakerjaan yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. Didalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai PKWT, PP, dan PKB serta aspek ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Disamping itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Indonesia. Mulai bulan Januari 2006, Pemerintah RI sudah membulatkan tekadnya dalam menerapkan Undang – undang tersebut, yang sekaligus menghapuskan fungsi P4D maupun P4P yang selama ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah dan pusat. Didalam UU Ketenagakerjaan tersebut telah diatur beberapa hal mengenai hal-hal yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekuensinya. Perjanjian kerja terbagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pelatihan ini akan merinci pokok-pokok hukum ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian, berawal dari sejak dimulai adanya hubungan kerja, kemudian selama berlangsungnya hubungan kerja, sampai pada saat dan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan rujukan utamanya adalah peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja (perusahaan maupun pekerja/buruh) serta hubungannya dengan Serikat Pekerja dan pemerintah dalam bentuk undang-undang Ketenagakerjaan serta ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan atau Peraturan Menakertrans dan peraturan lainnya yang terkait.

TUJUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ini diselenggarakan selama 2 hari yang secara umum bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

 

MATERI HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
  2. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
  3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  4. UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
  5. Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
  6. Status Hubungan Kerja
  7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  8. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  9. Outsourcing (Alih Daya)
  10. Peraturan dalam Perusahaan
  11. Perjanjian Kerja
  12. Peraturan Perusahaan (PP)
  13. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  14. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  15. Dasar hukum
  16. Pengertian dan ruang lingkup
  17. PHK yang dilarang
  18. Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
  19. Prosedur/mekanisme PHK
  20. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
  21. Skorsing
  22. Kompensasi akibat PHK
  23. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
  24. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
  25. PHK karena usia pensiun
  26. Perselisihan Hubungan Industrial
  27. Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase
  28. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri & Pengadilan Kasasi
  29. Best Practice – Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 

PESERTA HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Mahasiswa tingkat akhir yang ingin berkarir sebagai HRD
  2. HRD Officer, HRD Staff, HRD Group Leader, HRD Supervisor, HRD Coordinator, HRD Section Head, HRD Superintendent, dan HRD Manager
  3. HRGA Superintendent, HRPGA Section Head, HRGA Dept. Head, HRGA Manager
  4. IR Officer, IR Supervisor, IR Superintendent
  5. Direktur HCA, General Manager HRD, Senior Manager HRD, Assistant Manager HRD
  6. Manager Non HRD yang berminat mempelajari Hukum Ketenagakerjaan & PPHI
  7. Executive atau Praktisi Bisnis yang ingin tahu mengenai Hukum Ketenagakerjaan & PPHI
  8. Professional atau Individu yang berkaitan dengan pengelolaan Hukum Ketenagakerjaan & PPHI

 

METODE HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Presentasi
  2. Diskusi Konsultatif
  3. Sharing Pengalaman
  4. Studi Kasus

Jadwal Training HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 14 – 16 Agustus 2017
  • 21 – 23 Agustus 2017
  • 28 – 30 Agustus 2017
  • 04 – 06 September 2017
  • 11 – 13 September 2017
  • 18 – 20 September 2017
  • 25 – 27 September 2017
  • 02 – 04 Oktober 2017
  • 09 – 11 Oktober 2017
  • 16 – 18 Oktober 2017
  • 23 – 25 Oktober 2017
  • 30 Oktober – 01 November 2017
  • 06 – 08 November 2017
  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

Investasi dan Fasilitas

  • 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

LEAD INSTRUKTUR

*Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,M.Si.,CPHRM*

(Master Trainer TOT, HRD, HSE, CSR dari BNSP);

No. Reg. ITM. 045 01030 2016)

Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Manajemen Sumber Daya Manusia dan S2 Administrasi Publik. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 12 tahun di industri pertambangan batu bara maupun pertambangan nickel pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, General Affair, Corporate Social Responsibilty, Community Development, Kesehatan & Keselamatan Kerja. Selain itu juga pernah aktif mengajar sebagai dosen Manajemen Sumber Daya Manusia maupun Kesehatan & Keselamatan Kerja di Universitas Ma Chung, Malang serta sering memberikan pelatihan kepada mahasiswa di beberapa universitas/perguruan tinggi lainnya. Beliau kerap kali memberikan pelatihan inhouse dan public training di beberapa perusahaan. Beliau merupakan Asesor Kompetensi LSP IKI – BNSP dan juga merupakan Trainer dan Konsultan yang terdaftar sebagai Master Trainer yang bersertifikasi BNSP dengan No. Reg. ITM. 045 01030 2016

HUKUM KETENAGAKERJAAN & PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

HUBUNGAN INDUSTRIAL

ACARA

09 – 10 Agustus 2017 | Rp. 5.950.000/person di Yogyakarta
14 – 15 September 2017 | Rp. 5.950.000/person di Yogyakarta
12 – 13 Oktober 2017 | Rp. 5.950.000/person di Yogyakarta
08 – 09 November 2017 | Rp. 5.950.000/person di Yogyakarta
14 – 15 Desember 2017 | Rp. 5.950.000/person di Yogyakarta

 

PENDAHULUAN TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik.

Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan beserta keluarganya. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggarnya. Dengan terciptanya hubungan industrial yang serasi, aman, dan harmonis diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja, sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Dalam hubungan indutrial yang terlibat langsung dalam proses produksi adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan pemerintah tidak terlibat secara langsung.

Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja terlibat dalam suatu hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut sebagian besar sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk itu, para peserta perlu memahami hubungan industrial dan ketenagakerjaan dasar meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur dan PHK.

TUJUAN TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pelatihan Hubungan Industrial ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian kerja (PKWT), Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), waktu kerja dan waktu istirahat, upah kerja lembur, PHK dan perselisihan hubungan industrial yang sesuai dengan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.

MANFAAT TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Mampu mengetahui dan memahami dasar hukum maupun peraturan perundangan lainnya dibidang ketenagakerjaan.
  2. Mampu memahami hubungan industrial sesuai peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.
  3. Mampu memanage employee relation dan bermitra dengan serikat pekerja secara efektif.
  4. Mempunyai pemahaman mengenai PKWT, PP, maupun PKB sesuai peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan.

SASARAN PESERTA TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Mahasiswa tingkat akhir yang ingin berkarir sebagai Pengacara, HRD maupun pengelolaan hubungan industrial
  2. HRD Staff, HRD Group Leader, HRD Supervisor, HRD Coordinator, HRD Section Head, HRD Superintendent, dan HRD Manager
  3. HRGA Superintendent, HRPGA Section Head, HRGA Dept. Head, HRGA Manager
  4. IR Officer, IR Supervisor, IR Superintendent
  5. Direktur HCA, General Manager HRD, Senior Manager HRD, Assistant Manager HRD
  6. Manager Non HRD yang berminat mempelajari Hubungan Industrial
  7. Executive atau Praktisi Bisnis yang ingin tahu mengenai Hubungan Industrial
  8. Professional atau Individu yang berkaitan dengan pengelolaan Hubungan Industrial

 

CAKUPAN MATERI TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Perjanjian Kerja (PKWT)
    • Dasar hukum
    • Pengertian
    • Bentuk
    • Jenis
    • Isi PKWT
    • Syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
    • Akibat hukum jika syarat-syarat PKWT dilanggar
  2. Peraturan Perusahaan (PP)
    • Dasar hukum
    • Pengertian
    • Perusahaan yang diwajibkan membuat PP
    • Tata cara pembuatan
    • Isi
    • Pengesahan
    • Kewajiban pengusaha setelah PP disahkan
    • Masa berlaku
  3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
    • Dasar hukum
    • Pengertian
    • Syarat dan tata cara pembuatan
    • Hal-hal yang harus dimuat dalam PKB
    • Kewajiban pengusaha dan SP/SB/pekerja setelah PKB berlaku
    • Masa berlaku
    • Syarat perpanjangan atau pembaharuan
    • Perbedaan PKB dan PP
  4. Waktu Kerja dan Waktu istirahat.
    • Dasar hukum
    • Waktu kerja sehari dan seminggu
    • Waktu istirahat dan cuti
    • Hak pekerja/buruh perempuan atas istirahat hamil/melahirkan
    • Sanksi jika terjadi pelanggaran
  5. Upah Kerja Lembur
    • Dasar hukum
    • Pengertian dan ruang lingkup
    • Syarat kerja lembur
    • Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja kerja lembur
    • Dasar perhitungan upah lembur
    • Cara perhitungan upah lembur
    • Sanksi atas pelanggaran kerja lembur
  6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    • Dasar hukum
    • Pengertian dan ruang lingkup
    • PHK yang dilarang
    • Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
    • Prosedur/mekanisme PHK
    • PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
    • Skorsing
    • Kompensasi akibat PHK
    • Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
    • Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
    • PHK karena usia pensiun
  7. Perselisihan Hubungan Industrial

 

METODE TRAINING HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. Presentasi
  2. Diskusi Konsultatif
  3. Sharing Pengalaman
  4. Studi Kasus
  5. Simulasi Perselisihan Hubungan Industrial

INSTRUCTOR :

Sudibyo Aji Narendra Buwana, SE.,M.Si.,CPHRM

VENUE :

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

TRAINING DURATION HUBUNGAN INDUSTRIAL

2 days

TRAINING TIME HUBUNGAN INDUSTRIAL

  1. 09 Aug 2017-10 Aug 2017
  2. 14 Sep 2017-15 Sep 2017
  3. 12 Oct 2017-13 Oct 2017
  4. 08 Nov 2017-09 Nov 2017
  5. 14 Dec 2017-15 Dec 2017

 

INVESTATION PRICE/PERSON :

  1. Rp. 5.950.000/person (full fare) or
  2. Rp. 5.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 5.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: Blocknote and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

FORMALITIES: EXPATRIAT LEGAL DOCUMENT PROCEDURE – Half Confirmed

ACARA

07 – 09 Agustus 2017 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta – HALF CONFIRMED
12 – 14 September 2017 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
10 – 12 Oktober 2017 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
07 – 09 November 2017 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta
05 – 07 Desember 2017 | Rp 5.800.000,- di Yogyakarta

 

 

DESKRIPSI TRAINING FORMALITIES

Formality merupakan istilah yang berhubungan dengan ketentuan berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan legalitas ijin kerja dan ijin menetap warga asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dan berencana tinggal atau bekerja di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Pengetahuan mengenai pengurusan dokumen bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan tujuan kedatangannya baik untuk kunjungan usaha (business visit) maupun tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu sangat dibutuhkan oleh pihak pemberi sponsor mereka di Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun pribadi/perorangan. Pengetahuan tersebut diperlukan untuk memudahkan dan memperlancar proses pengadaan dokumen orang asing yang bersangkutan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

 

TUJUAN TRAINING FORMALITIES

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan arahan kepada pihak pemberi sponsor bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, berkaitan dengan proses pengadaan dokumen, khususnya bagi orang asing tersebut yang akan bekerja atau menetap di wilayah Indonesia (expatriate) untuk jangka waktu tertentu.

 

MATERI TRAINING FORMALITIES

  1. Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan Formalities untuk Expatriat di Indonesia
  2. Prosedur Pengurusan Dokumen Inti Formalities
    • MIGAS atau Instansi pemerintahan terkait sesuai dengan bidang usaha perusahaan: Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
    • DEPNAKER:
      • RPTKA (Rencana Penggunaan TKA),
      • Rekomendasi TA-01 (Baru),
      • Rekomendasi TA-02 (Perpanjangan),
      • Rekomendasi TA-03 (Alih Jabatan/ Sponsor)
      • IMTA / Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TA-04)
      • Kompensasi DPKK
    • VISA (Jenis dan Index Visa)
      • Visa Single Indeks 213, 211
  • Visa On Arrival ( VOA ) index 213
  • Visa Kunjungan index 211
  • POA (Pendaftaran Orang Asing)
  • Buku Biru (Buku Kontrol Imigrasi)
  • KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas): Sementara, Permanen, Perpanjangan, Penangguhan, Duplikat
  • Pembatalan KITAS:
  • EPO (Exit Permit Only)
  • ERP (Exit Re Permit / Tidak Kembali)
  • Izin / Visa Keluar Masuk Indonesia
  • MERP (Mulitple Entry Re Permit)
  • SERP (Single Exit Re Permit)
  • ERP Dirjenim)
    • Visa Multiple (Visa Kunjungan utk beberapa Perjalanan) Indeks 212
    • Visa Tinggal Terbatas (Vitas) Indeks 312, 317
  1. Kantor Imigrasi (KANIM):
    • Pendaftaran & Pengawasan Orang Asing:
    • Ijin Tinggal di Indonesia:
    • DAHSUSKIM (Kemudahan Khusus Kemigrasian)
  1. Perijinan Dokumen di Kepolisian (MABES POLRI/ POLDA):
    • SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri),
    • STM (Surat Tanda Melapor),
    • SKJ (Surat Keterangan Jalan)
    • Sidik Jari
  2. Perijinan Dokumen SUDIN Kependudukan:
    • KIP (Kartu Izin Pendatang),
    • SKSKP (Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang),
    • SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)
  3. Disnaker: LAPADA (Laporan Keberadaan)
  1. Prosedur Pengurusan Dokumen Pendukung Formalities
  • Mutasi:
  • Mutasi Paspor
  • Mutasi Alamat
  • Mutasi Jabatan & Mutasi Sponsor
  • SUSMAR
  • SKJ (Surat Keterangan Jalan)
    • KITAS Provisional (Penangguhan)
    • Perjalanan Dinas TKA
    • Perkawinan Campuran antara WNI & WNA
    • Affidavit (Dwi Nationality)
    • SKCK & SIM International
    • Repatriasi: Pengurusan expat yang meninggal di Indonesia

4. Kumpulan Peraturan tentang Tenaga Kerja Asing di Indonesia

 

PESERTA TRAINING FORMALITIES

Pelatihan ini sesuai untuk diikuti oleh mereka yang berposisi di bagian HRD, General Affair, Sekretaris, Administrasi, Legal Officer, dan Formalities Officer

 

 

 

METODE TRAINING FORMALITIES

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Tanya Tawab
  • Studi Kasus
  • Brainstorming
  • Evaluasi

 

INSTRUKTUR

  • Sefriani, S.H., M.H.
  • V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.

Nara sumber adalah pakar di bidang Hukum Perusahaan & Contract Management yang sering memberikan materi di berbagai training, seminar, workshop, terutama yang berkaitan dengan topik Formalities Expatriat Legal Document Procedure.

 

 

WAKTU & TEMPAT

  • Batch 8 : 07 – 09 Agustus 2017
  • Batch 9 : 12 – 14 September 2017
  • Batch 10 : 10 – 12 Oktober 2017
  • Batch 11 : 07 – 09 November 2017
  • Batch 12 : 05 – 07 Desember 2017
  • 08.00 – 16.00 WIB

Yogyakarta: Ibis Styles Hotel Yogyakarta ; Cavinton Hotel Yogyakarta ;  Neo Malioboro Hotel Yogyakarta

Surabaya: Hotel Santika Pandegiling Surabaya

Malang: Best Western OJ Hotel Malang ; Harris Hotel & Convention Malang

Jakarta: Ibis Jakarta Arcadia Hotel ; Ibis Jakarta Tamarin Hotel

Bandung: Serela Merdeka Hotel Bandung ; Golden Flower Hotel Bandung

Bali: Ibis Bali Kuta Hotel ; Harris Kuta Raya Hotel Bali

In House Training : Depend on request

 

 

TUITION FEE

Yogyakarta:

  • Publish Rate              : Rp 5.800.000,- /participant
  • Special Rate              : Rp 5.000. 000,- /participant (min 4 participants from the same company)

Bandung / Jakarta / Surabaya / Malang:

  • Publish Rate              : Rp 6.500.000,- /participant

Bali:

  • Publish Rate              : Rp 7.500.000,- /participant

 

FASILITAS

  • Meeting Room di Hotel
  • Module/Materi (hard & soft copy)
  • Training Kit
  • Coffe Break & Lunch
  • Souvenir
  • Sertifikat
  • Airport pick up services
  • Transportation during training

 

FORMALITIES – EXPATRIAT LEGAL DOCUMENT PROCEDURE

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL – Confirmed

Acara

29 – 30 Juli 2017 (Weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
31 Juli – 01 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
05 – 06 Agustus 2017 (Weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
07 – 09 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

28 – 30 Agustus 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan di buatnya Perjanjian Kerja (PK) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu mencegah terjadinya perselihan antara pemilik, pekerja dan pemerintah di waktu yang akan datang. Sehingga dalam pembuatannya harus berisi pengetahuan hukum maupun segala sesuatu  yang berkaitan tentang PK atau PKB dengan baik. Training ini akan membahas tentang bagaimana penyusunan PK atau PKB dan menjelaskan konsep hubungan industrial yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, perkembangan serikat pekerja, lembaga bipatit dan lembaga tripartite

TUJUAN TRAINING PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta dapat :

  1. Memahami tentang PK atau PKB secara komprehensif
  2. Dapat memahami prosedure dalam pembuatan PK atau PKB
  3. Dapat menyusun PK atau PKB dengan mengetahui seluk beluknya dan dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Asing
  4. Memahami konsep Hubungan Industrial yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

MATERI TRAINING PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengantar HR Strategy

2. Ruang lingkup dan konsep dasar Perjanjian Kerja (PK)

  • Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait
  • Pengertian tenaga kerja, pekerjaan / buruh dan hubungan kerja
  • Jenis dan bentuk Perjanjian Kerja
  • Isi Perjanjian Kerja dan korelasinya dengan substansi PP atau PKB
  • Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tata tertib
  • Syarat-syarat umum dan sahnya suatu Perjanjian Kerja
  • Akibat hukum Wanprestasi terhadap PK dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan content Perjanjian Kerja
  • Prosedur pencatatan perjanjian kerja

3. Ruang lingkup dan konsep dasar Peraturan Perusahaan (PP)

  • Company Regulation
  • Dasar hukum Peraturan Perusahaan (PP)
  • Pengertian peraturan perusahaan dan kewajiban pembuatan PP
  • Mekanisme pembuatan PP
  • Isi Peraturan Perusahaan
  • Prosedur pengesahan Peraturan Perusahaan
  1. Ruang lingkup dan konsep dasar Perjanjian Kerja Bersama
  • Persamaan dan perbedaan PP dan PKB
  • Dasar hukum PKB
  • Pengertian, mekanisme pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
  • Isi Perjanjian Kerja Bersama
  • Mekanisme perundingan PKB
  • Putusan MK mengenai keterwakilan union dalam perundingan PKB
  • Akibat hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi Perjanjian Kerja Bersama
  • Masa Berlaku PKB
  • Perubahan PKB
  • Prosedur pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
  1. Perancangan Perjanjian Kerja
  • Para Pihak dalam Perjanjian Kerja (komparan)
  • Pemahaman Perjanjian Kerja
  • Objek dan esensi dari perjanjian kerja
  • Ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Kerja (syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban bertimbal balik)
  • Pemahaman terhadap klausul-klausul tertentu dalam Perjanjian kerja (syarat-syarat khusus)
  • Keterkaitan antara isi Perjanjian Kerja dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
  • Sistematika Perancangan Peraturan:
    • Judul (Perjanjian Kerja, PKWT, PKWTT, PKHL, PKL)
    • Pembukaan (keterangan waktu, statement umum para pihak)
    • Keterangan dan kapasitas masing-masing pihak
    • Isi (Premis, Ketentuan Umum, pasal-pasal/klausula yang diperjanjikan)
    • Penutup (Ketentuan transisi, pemberlakuan)
    • Lampiran (Hal-hal yang bersifat teknis dari Pasal / klausula perjanjian)
  1. Perancangan Perjanjian Kerja Bersama
  • Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama (Komparisi dan Kapasitas)
  • Pemahaman Perjanjian Kerja Bersama
  • Objek dan esensi dari Perjanjian Kerja Bersama
  • Ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
  • Pemahaman terhadap klausul-klausul tertentu dalam Perjanjian Kerja Bersama
  • Keterkaitan antara isi Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
  • Sistematika Perancangan Perjanjian Kerja Bersama:
    • Judul
    • Pembukaan
    • Isi
    • Penutupan
    • Lampiran
  1. Pemahaman Hubungan Industrial
  2. Serikat pekerja di Indonesia
  3. Perkembangan serikat pekerja di Indonesia.
  4. Alasan-alasan pekerja bergabung dalam serikat pekerja.
  5. Organisasi pengusaha di Indonesia.
  6. Lembaga kerjasama bipartite
  7. Lembaga kerjsama tripartite
  8. Sarana yang digunakan pengusaha dan serikat pekerja dam collective bargaining.
  9. Case And Study

Metode

Presentasi, Diskusi, Studi kasus

Jadwal Training 2017

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 31 Juli – 01 Agustus 2017
  • 07 – 09 Agustus 2017
  • 14 – 16 Agustus 2017
  • 21 – 23 Agustus 2017
  • 28 – 30 Agustus 2017
  • 04 – 06 September 2017
  • 11 – 13 September 2017
  • 18 – 20 September 2017
  • 25 – 27 September 2017
  • 02 – 04 Oktober 2017
  • 09 – 11 Oktober 2017
  • 16 – 18 Oktober 2017
  • 23 – 25 Oktober 2017
  • 30 Oktober – 01 November 2017
  • 06 – 08 November 2017
  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

Jadwal Weekend

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 05 – 06 Agustus 2017
  • 12 – 13 Agustus 2017
  • 19 – 20 Agustus 2017
  • 26 –27 Agustus 2017
  • 02 – 03 September 2017
  • 09 – 10 September 2017
  • 16 – 17 September 2017
  • 23 – 24 September 2017
  • 30 September – 01 Oktober 2017
  • 07 – 08 Oktober 2017
  • 14 – 15 Oktober 2017
  • 21 – 22 Oktober 2017
  • 28 – 29 Oktober 2017
  • 04 – 05 November 2017
  • 11 – 12 November 2017
  • 18 – 19 November 2017
  • 25 – 26 November 2017
  • 02 – 03 Desember 2017
  • 09 – 10 Desember 2017
  • 16 – 17 Desember 2017
  • 23 – 24 Desember 2017
  • 30 – 31 Desember 2017

 

Investasi dan Fasilitas

  • Rp 5.900.000 (Non Residential)
  • VIP training Rp 7.900.000 (4 Hari , Non Residential dengan tambahan Fasilitas Paket studi lapangan/ City tour dan Belum Termasuk Pajak PPn 10%)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas: Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Instruktur

Drs. Syafarudin Alwi,MS and Team

PERJANJIAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PHK dan Perhitungan Pesangon – HALF CONFIRMED

Acara

26 Juli 2017 | Rp 1.500.000,- di Puri Denpasar Hotel, Jakarta – HALF CONFIRMED
28 September 2017 | Rp 1.500.000,- di Puri Denpasar Hotel, Jakarta
14 Desember 2017 | Rp 1.500.000,- di Puri Denpasar Hotel, Jakarta

 

 

 

Gambaran isi Pelatihan Proses PHK dan Perhitungan Pesangon:

  • Mulai dari pertanyaan yang sangat mudah sampai pertanyaan yang sulit sering sekali muncul dalam permasalahan proses PHK dan perhitungan pesangon.
  • Mungkin ada Praktisi HRD pemula maupun praktisi HRD Senior yang melakukan proses PHK dan perhitungan pesangon menurut kebiasaan di perusahaannya. Apakah kebiasaan tersebut sudah sesuai dengan UU yang mengaturnya? atau malah menyalahi UU yang mengaturnya?
  • Banyak Praktisi HR yang belum pernah mengetahui bagaimana proses PHK dan perhitungan besarnya pesangon yang BENAR dan sesuai UU yang mengaturnya.
    Bagaimana dengan Team HR perusahaan Anda?

 

Jika kita telusuri, apa saja pertanyaan yang sering muncul dalam kasus PHK

Pertanyaan 1

Mohon pencerahan…
Di perusahaan kami ada karyawan yang sengaja minta dipecat dengan cara melakukan kesalahan yaitu meninggalkan tempat kerja selama jam kerja. Kami sudah memberikan SP 2 dan sepertinya kami akan mengeluarkan SP 3 yang berujung kepada PHK. Sesuai UU No 13/2003 (Pasal 161) yang bersangkutan tetap mendapatkan pesangon. Menurut saya hal ini kurang fair dari sisi perusahaan. Apakah ada cara lain, agar kami tidak membayar pesangon?

Pertanyaan 2

Mohon Bertanya….
Seorang karyawan kami mempunyai masa kerja 15 tahun, karena performance yang sudah tidak baik lagi, rencananya perusahaan akan mem-PHK nya, berapa besar pesangonnya? dan pasal-pasal mana saja yang menjadi dasar perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan tsb?

Pertanyaan 3

Izin share permasalahan kami dan mohon arahannya….
Karyawati kami melakukan kesalahan berat yaitu mengambil barang milik perusahaan. Karena kesalahan tersebut, perusahaan akan menjatuhkan hukuman PHK, bagaimana prosedurnya dan berapa besar pesangon yang harus diberikan? masa kerja karyawati tsb 12 tahun.

Pertanyaan 4

Ada karyawan kami yang sakit berkepanjangan, jika perusahaan mem-PHK nya, berapa besar pesangonnya? apakah tindakan perusahaan mem-PHK karyawan tsb diperbolehkan secara UU Naker?

Pertanyaan 5

Ada karyawan kami yang memalsukan data pribadinya, dia mengaku belum menikah, tetapi setelah 4 tahun bekerja, ketahuan bahwa ternyata sesungguhnya dia sudah menikah 5 tahun yang lalu. Atas dasar memberikan keterangan palsu tersebut, perusahaan akan melakukan PHK. pertanyaannya, apakah hal ini sesuai dgn UU 13 thn 2003, bagaimana prosesnya dan berapa besar pesangonnya?

Pertanyaan 6

Pak, mohon dijelaskan, bagaimana caranya kita melakukan PHK tetapi tidak sampai menimbulkan gejolak di dalam perusahaan?

Pertanyaan 7

Mohon pencerahannya, dokumen apa sajakah yang harus dipersiapkan dalam proses PHK? apakah PHK harus dilaporkan ke instansi terkait?

Pertanyaan 8

Apa sanksinya jika perusahaan melakukan PHK yang tidak sesuai UU ketenagakerjaan ?
dan pastinya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dalam kasus-kasus PHK yang terjadi, ratusan pertanyaan mungkin saja masih sering muncul saat proses PHK terjadi. Terkait dengan topik di atas, apakah Team HRD anda sudah menguasainya? Apakah team HRD anda sudah mengerti proses PHK yang benar? Apakah Team HRD anda sudah mampu menghitung besarnya pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia?
Apa dan bagaimana proses PHK dan bagaimana menghitung besarnya pesangon, dapat anda simak dalam workshop padat pada hari Kamis tanggal 23 januari 2014.
Apa saja yang akan dipelajari dan dibahas ?

 

Sekilas Materi yang akan dibahas dalam training Proses PHK dan Perhitungan Pesangon: 

  • Jenis-jenis PHK menurut UU no.13 Thn 2003
  • Garis besar persiapannya
  • Tata cara yang perlu diketahui
  • Dokumen yang penting dalam proses PHK
  • Surat PHK, salahkah ???apan Uang Penggantian Perawatan 15% muncul ???
  • Hal penting (Tip & Trik) dalam PHK & Pesangon

**** Bonus : Kalkulator Pesanggon (excell program)

 

Facilitator:

Drs. Jack Alenzo, MM, MH
Adalah Senior Consultant dan facilitator pengembangan organisasi dan HRM di beberapa lembaga konsultasi pengembangan organisasi. Saat ini juga memimpin sebagai Project Manager sebuah project MPC pada perusahaan kontraktor oil & gas raksasa dari Perancis.Pengalaman Praktis selama lebih dari 20 diperolehnya di berbagai perusahaan MNC, terakhir duduk sebagai Senior HR Manager disebuah perusahaan kimia pertanian.Saat ini banyak memberikan pelatihan publik dan in-house di bidang pengembangan organisasi dan manajemen HRD.

Tanggal

  • 26 Juli 2017
  • 28 September 2017
  • 14 Desember 2017



Tempat kursus:

  • Puri Denpasar Hotel
  • Jakarta Selatan



BIAYA:

  • Harga: Rp 1.500.000,-/orang
  • Rp 4.000.000/ 3 orang dari perusahaan yang sama
  • Rp 6.000.000/ 5 orang dari perusahaan yang sama
  • Biaya sudah termasuk materi ,Sertifikat, dan coffee break

 

 

 Proses PHK dan Perhitungan Pesangon
Tip – Trik PHK & Pesangon Yang Aman Tanpa Gejolak

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

Acara

04 – 06 Juli 2017 | IDR 6.000.000 di Hotel Horison Ultima-Riss, Yogyakarta
11 – 13 Juli 2017 | IDR 6.000.000 di Hotel Horison Ultima-Riss, Yogyakarta
18 – 20 Juli 2017 | IDR 6.000.000 di Hotel Horison Ultima-Riss, Yogyakarta
25 – 27 Juli 2017 | IDR 6.000.000 di Hotel Horison Ultima-Riss, Yogyakarta

Jadwal Selanjutnya …

 

OVERVIEW TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia membuat sektor pertambangan menjadi salah satu primadona dalam pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia. Meski pemerintah cukup concern dalam pengembangan investasi sektor pertambangan namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan serius dalam pengembangan ekonomi sektor pertambangan.

Aspek ketegakerjaan merupakan aspek yang sampai saat ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan Investasi sektor Pertambangan. Oleh karena itu pemahaman komprehensif tentang regulasi serta aspek hukum pertambangan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha maupun pihak-pihak yang terkait dengan sektor pertambangan

Workshop hukum ketenagakerjaan ini didesain untuk memberikan pemahaman kepada para peserta sehubungan dengan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan pada sektor pertambangan. Peserta akan diberikan pemahaman komprehaensif dari narasumber yang sangat berpengalaman dibidang ketenagakerjaan.



OUTLINES TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

  1. Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja bersama pada sektor Pertambangan
  2. Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat  pekerja tambang
  3. Ketentuan-ketentuan waktu kerja yang disepakati lain oleh para pihak
  4. Ketentuan hukum tentang Pekerja anak dan wanita pada sektor pertambangan
  5. Remunerasi dan Mekanisme upah kerja dan lembur pekerja tambanG
  6. Keselamatan dan kesehatan kerja pekerja tambang

 

INSTRUCTOR

Thalis Noor Cahyadi, SH., MA., MH., LLM – Instruktur dan Praktisi hukum

 

WHO SHOULD ATTEND?

Divisi Sumberdaya Manusia (HRD), General affairs, Legal Adviser, Manajer Hukum, konsultan hukum, Corporate Secretary pada sektor pertambangan

 

 

METHOD

Lecturing, workshop, interactive discussion, sharing and case study.

 

 

TIME & VENUE

  • 4-6 Juli 2017
  • 11-13 Juli 2017
  • 18-20 Juli 2017
  • 25-27 Juli 2017
  • 1-3  Agustus 2017
  • 8-10  Agustus 2017
  • 22-24  Agustus 2017
  • 29-31  Agustus 2017
  • 5-7  September 2017
  • 12-14 September 2017
  • 26-28 September 2017
  • 3-5 Oktober 2017
  • 10-12 Oktober 2017
  • 17-19 Oktober 2017
  • 24-26 Oktober 2017
  • 1-3 November 2017
  • 7-9 November 2017
  • 14-16 November 2017
  • 21-23 November 2017
  • 5-7 Desember 2017
  • 12-14 Desember 2017
  • 19-21 Desember 2017
  • 26-28 Desember 2017

Hotel Horison Ultima-Riss, Harper Mangkubumi, Hotel Neo Malioboro | Yogyakarta

 

TRAINING FEE

  • Investasi pelatihan IDR 6.000.000 per peserta – Nonresidential, dengan durasi training 3 hari di Yogyakarta dan minimal peserta 2 orang. Untuk pengiriman 3 orang investasi training IDR 5.8000
  • Venue training lain: Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Malang, Bali, Lombok, Batam, Pekanbaru  dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call

 

TRAINING FACILITIES

  • Quality Training Module
  • Stationeries: notebook and ballpoint
  • Flashdisk containing materials of training hukum ketenagakerjaan sektor pertambangan
  • Training bag or backpack
  • Morning and afternoon coffee break for at days of training
  • Exclusive T-Shirt or Jacket
  • Certificate of Completion
  • Training photo
  • Transportation for participants from the airport/railway station to hotel/training venue.  (At least 2 persons from the same company)

 

HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days