UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Acara

08 – 10 Agustus 2018 | IDR 6.000.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
14 – 16 Agustus 2018 | IDR 6.000.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
29 – 30 Agustus 2018 | IDR 6.000.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta
05 – 07 September 2018 | IDR 6.000.000 di Hotel Pesonna Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 




DESCRIPTION

Undang-undang Ketenagakerjaan (disebut “hukum ketenagakerjaan”) menengahi hubungan antara pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Hukum perburuhan kolektif berkaitan dengan hubungan tripartit antara pekerja, pengusaha dan serikat pekerja. Sementara Hukum perburuhan individual menyangkut hukum tentang hak-hak karyawan di tempat kerja, melalui kontrak kerja. Hak Buruh telah mengalami perkembangan sejak pembangunan sosial dan ekonomi saat Revolusi Industri. Standar ketenagakerjaan adalah norma-norma sosial (dalam beberapa kasus juga standar teknis) untuk minimum kondisi yang dapat diterima secara sosial di mana karyawan atau kontraktor akan bekerja. Hukum perburuhan timbul karena permintaan pekerja untuk memiliki kondisi yang lebih baik, hak untuk berorganisasi, atau sebaliknya, hak untuk bekerja tanpa bergabung dengan serikat pekerja, dan pada saat yang bersamaan terjadinya permintaan pengusaha untuk membatasi buruh atas kekuasaan pada organisasi pekerja serta untuk menjaga biaya tenaga kerja yang rendah.

Dari sisi Pengusaha, biaya dapat meningkatkan karena pekerja terorganisir untuk mencapai upah yang lebih tinggi, atau mengesankan bahwa undang-undang telah memberikan persyaratan yang mahal, seperti kesehatan dan keselamatan atau pembatasan dalam mempekerjakan buruh. Organisasi pekerja, seperti serikat pekerja, juga dapat melampaui kekuasaannya dalam suatu industri murni, melalui sengketa guna mendapatkan kekuasaan politik. Oleh karena itu pada suatu Negara, hukum perburuhan adalah suatu wadah yang baik untuk produk, dan komponen, serta perjuangan antara kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.



OBJECTIVES

  1. Menyamakan posisi tawar antara pengusaha dan karyawan, dimana urusan tersebut berhubungan antara pengusaha dan serikat pekerja. Hukum perburuhan memberikan hak karyawan untuk berserikat dan memungkinkan pengusaha dan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu (misalnya pemogokan, tindak pencegahan, mencari perintah, larangan bekerja) sehingga tuntutan mereka terpenuhi.
  2. Sebagai wadah/tempat untuk mendengar perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang dan menentukan organisasi buruh akan mewakili unit karyawan dalam perundingan bersama dengan itikad baik. Dalam menetapkan pedoman dan peraturan untuk menentukan apa yang akan mewakili serikat pekerja.
  3. Membangun kerjasama dan hubungan antara pengusaha dan buruh secara teratur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perburuhan
  4. Memiliki Efek dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yang akan mengakibatkan pemogokan oleh serikat pekerja dan kegiatan pemaksaan lainnya, dan mengatur hubungan tawar menawar antara pengusaha dan karyawan.
  5. Memberikan larangan bagi pengusaha dan serikat pekerja dalam “praktek peruburuhan yang tidak adil dan menetapkan kewajiban dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam perundingan bersama dengan itikad baik.



OUTLINE TRAINING UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

  1. Pengertian Hukum Perburuhan dan peraturan pelaksana lainnya
  2. Human Resources Planning and Talent Management
  3. Strategy Out-sourcing
  4. Strategy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
  5. Strategy Compensation and Benefits
  6. Conflict Resolution
  7. Managing Union Worker on Organization



INSTRU
CTOR

Thalis Noor Cahyadi, SH., MA., MH., LLM



METHOD

Lecturing, workshop, interactive discussion, sharing and case study.

 

 

TIME & VENUE

  • 8 – 10 Agustus 2018
  • 14 – 16 Agustus 2018
  • 29 – 30 Agustus 2018
  • 5 – 7 September 2018
  • 17 – 19 September 2018
  • 26 – 28 September 2018
  • 2 – 5  Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 23 – 25 Oktober 2018
  • 6 – 8  November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 27 – 29 November 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 19 – 21  Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

Hotel Pesonna Malioboro/ Hotel the 101 Tugu/ Hotel Phoenix, Yogyakarta

 

TRAINING FEE

  • Biaya training IDR 6.000.000 per peserta – Non-residential, belum termasuk pajak. Pelaksanaan di Yogyakarta minimal peserta 2 orang.
  • Venue training lain: Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Batam, dengan minimal peserta 4 orang. Biaya investasi – call


TRAINING
FACILITIES

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.