Tag Archives: sengketa pertanahan

ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

ACARA

10 – 11 September 2018 | Rp. 3.950.000/ person di Yogyakarta
15 – 16 Oktober 2018 | Rp. 3.950.000/ person di Yogyakarta
12 – 13 November 2018 | Rp. 3.950.000/ person di Yogyakarta
10 – 11 Desember 2018 | Rp. 3.950.000/ person di Yogyakarta

 

PENDAHULUAN TRAINING ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

            Diundangkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor  6  Tahun 2014 Tetang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, membawa konsekuensi hukum tersendiri. Perihal desa yang dahulu berdasarkan UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di bawah pengelolaan tunggal oleh Kementerian Dalam Negeri, saat ini bergeser disamping menjadi kewenangan  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menjadi otoritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dalam tataran pelaksnaan di lapangan, kondisi pengelolaan sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi besar kemungkinan akan terjadi kebijakan di antara kedua lembaga tersebut berpotensi saling bersinggungan/overlapping, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict  of interest) yang berkepanjangan/berlarut-larut dan berakibat upaya penguatan dan pemberdayaan desa terganggu, bahkan stagnan.

Pada tataran pelaksanaan di daerah,  penguatan dan pengelolan desa di tingkat kabupaten/kota dilaksnakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), sementara di beberapa wilayah lain berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah desa baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk BUMN,   Provinsi, maupun Kabupaten/Kota (BUMD),  serta Investor swasta (pemilik modal) oleh perorangan/badan hukum tentunya memerlukan tanah untuk melaksanakan kegiataannya. Dalam penyediaan tanah untuk keperluan berbagai kegiatan tersebut, mau tidak mau akan menarik atau melibatkan Aparatur Pemerintah Desa. Proses pengadaan tanah tersebut, tidak jarang aparaturn pemerintah desa harus berurusan dengan aparatur penegak hukum, dikarenakan terjadi penyimpangan  mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, juga kadangkala menimbulkan kerugian bagi Keuangan Negara /Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Desa sendiri.

Oleh karena itu, kepada Aparatur Pemerintah Desa perlu diberikan pembekalan/pelatihan secara memadai akan pengetahuan dan ketrampilan/skill yang bersifat praktis dari aspek administrasi dan yuridis untuk kegiatan pembangunan yang  mana tanah menjadi objek garapannya.

 

MATERIAL OUTLINE ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

  1. Kelembagaan di Bidang Pertanahan;
  2. Hukum Agraria dan Hukum Tanah;
  3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Swasta dan Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pemberian Hak Atas Tanahnya
  4. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
  5. Perijinan Di Bidang Pertanahan (Peralihan, perubahan penggunaan tanah, Ijin Lokasi dan Penetapan lokasi, Informasi Publik Di Lingkungan BPN);
  6. Pengelolaan Kekayaan Desa (Tanah Desa)
  7. Penanganan dan Penyelesaian Konflik/Sengketa Pertanahan.

 

TRAINING INSTRUCTOR ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Sarjita S.H., M. Hum.,  Cert. MP. And Team

 

TRAINING VENUE ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

TRAINING DURATION ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

2 days

 

TRAINING TIME ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

  1. 10 Sep 2018-11 Sep 2018
  2. 15 Oct 2018-16 Oct 2018
  3. 12 Nov 2018-13 Nov 2018
  4. 10 Dec 2018-11 Dec 2018

 

INVESTATION PRICE/ PERSON

  1. Rp. 3.950.000/person (full fare) or
  2. Rp. 3.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 3.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: Blocknote and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

 

ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PERTANAHAN: PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

ACARA

20 – 22 November 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
27 – 29 November 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
04 – 06 Desember 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

02 – 04 Januari 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
08 – 10 Januari 2018 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

Jadwal Training 2018 Selanjutnya …

 

Deskripsi Training Pertanahan

Hierarki peraturan terkait pengadaan tanah di Indonesia di atur di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 7 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Tanah merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dikelola dengan baik termasuk pencatatannya. Namun pada kenyataanya banyak tanah/aset milik BUMN/BUMD yang telah berpindah kepemilikan, diduduki pihak lain, atau berkurang ukurannya, serta menimbulkan hambatan saat perusahaan ingin mengoptimalkan penggunaan tanah tersebut.

Berdasarkan ketetuan Pasal 72 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, kasus pertanahan yang dalam penanganan BPN RI dinyatakan selesai dengan Kriteria Penyelesaian: Kriteria Satu (K1)1: berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengkta; Kriteria Dua (K2): berupa  Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kriteria Tiga (K3): berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; Kriteria Empat (K4):  berupa Surat Pemberitahuan Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai; Kriteria Lima (K5): berupa surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilahkan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Bagaimanakah perusahaan BUMN/BUMD dapat mengambil alih kembali aset-aset yang telah dimanfaatkan oleh pihak lain atau sedang dalam sengketa? Apa saja strategi/trik yang harus dimiliki oleh bagian hukum dan bagian aset BUMN/BUMD agar dapat menghadapi subjek hukum di lapangan, dan keterampilan negosiasi bagaimanakah yang harus dikuasai untuk menyelesaikan sengketa tanah yang telah bertahun-tahun terbengkalai, termasuk kiat mengeksekusi aset tersebut dalam perusahaan BUMN/BUMD.

 

Tujuan Training Pertanahan

  1. Konflik pertanahan dalam aset BUMN/BUMD
  2. Segi-segi pengawasan yudicial dalam penyelesaian sengketa tanah
  3. Tata cara penyelesaian konflik pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD
  4. Teknik negosiasi dalam sengketa pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD
  5. Tata cara dan teknik eksekusi dalam sengketa pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD

 

Materi Training Pertanahan

Hari I

  • Pengertian Dan Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa, Konflik Dan Pekara Pertanahan
  1. Pengertian : Masalah, Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan
  2. Pengkajian
  3. Penanganan
  • Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan Dan Penyelesaian
  1. Merumuskan Kebijaksanaan Teknis Di Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  2. Pengkajian Dan Pemetaan Secara Sistematis Berbagai Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  3. Penanganan Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan Secara Hukum Dan Non Hokum
  4. Penanganan Perkara Pertanaha
  5. Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Bentuk Mediasi, Fasilitasi, Dan Lainnya
  6. Pelaksanaan Putusan-Putusan Lembaga Peradilan Uang Berkaitan Dengan Pertanahan
  7. Penyiapan, Pembatalan Dan Penghentian Hubungan Hukum Antara Orang, Dan / Atau Badan Hukum Dengan Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Hari II

  • Peraturan Pertanahan Yang Mengandung Ketentuan Pidana
  1. Ketentuan Pidana Dalam UUPA
  2. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Pengaturan Dan Penguasaan Serta Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
  3. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Survey, Pengukuran Dan Pemetaan
  4. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Pengaturan Dan Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah.
  • Jenis-Jenis Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  1. Sengketa Juridis
  2. Sengketa Fisik
  3. Sengketa Landeform
  4. Sengketa Penaragunaan Tanah
  5. Sengketa Pengadilan
  • Konflik Lembaga, Kelompok Masyarakat Dan Badan Hukum

Hari III

  • Tahapan Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan
  1. Pengaduan
  2. Identifikasi Kasus
  3. Investigasi
  • Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Mengandung Pidana Dalam Penanganan Dan Konflik Pertanahan
  1. Penyimpangan Terhadap Para Pihak, Subjek Dan Terhadap Objek
  2. Penyimpangan Terhadap Dokumen Sengketa
  3. Penyimpangan Terhadap Proses Dan Tata Cara Perolehan Dan Pembatalan Hak

Peserta :

  1. Kepala/ Staff Hukum (Legal) pada Perusahaan BUMN/BUMD
  2. Kepala/ Staff Aset pada Perusahaan BUMN/BUMD

 

Metode :

  • Presentasi
  • Diskusi dan Sharing Pengalaman
  • Games

 

 

Jadwal Training 2017

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

 

Jadwal Training 2018

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 02 – 04 Januari 2018
  • 08 – 10 Januari 2018
  • 15 – 17 Januari 2018
  • 22 – 24 Januari 2018
  • 29 – 31 Januari 2018
  • 05 – 07 Februari 2018
  • 12 – 14 Februari 2018
  • 19 – 21 Februari 2018
  • 26 – 28 Februari 2018
  • 05 – 07 Maret 2018
  • 12 – 14 Maret 2018
  • 19 – 21 Maret 2018
  • 26 – 28 Maret 2018
  • 02 – 04 April 2018
  • 09 – 11 April 2018
  • 16 – 18 April 2018
  • 23 – 25 April 2018
  • 02 – 04 Mei 2018
  • 07 – 09 Mei 2018
  • 14 – 16 Mei 2018
  • 21 – 23 Mei 2018
  • 30 Mei – 01 Juni 2018
  • 04 – 06 Juni 2018
  • 25 – 27 Juni 2018
  • 02 – 04 Juli 2018
  • 09 – 11 Juli 2018
  • 16 – 18 Juli 2018
  • 23 – 25 Juli 2018
  • 30 Juli – 01 Agustus 2018
  • 06 – 08 Agustus 2018
  • 13 – 15 Agustus 2018
  • 20 – 21 Agustus 2018
  • 27 – 29 Agustus 2018
  • 03 – 05 September 2018
  • 12 – 14 September 2018
  • 17 – 19 September 2018
  • 24 – 26 September 2018
  • 01 – 03 Oktober 2018
  • 08 – 10 Oktober 2018
  • 15 – 17 Oktober 2018
  • 22 – 24 Oktober 2018
  • 29 – 31 Oktober 2018
  • 05 – 07 November 2018
  • 12 – 14 November 2018
  • 21 – 23 November 2018
  • 26 – 28 November 2018
  • 03 – 05 Desember 2018
  • 10 – 12 Desember 2018
  • 17 – 19 Desember 2018
  • 26 – 28 Desember 2018

 

Investasi dan Fasilitas

  • 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur

Agung Wibowo S.H MKn and team

STRATEGI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN TERKAIT ASET PERUSAHAAN BUMN/BUMD

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days