Category Archives: Sertifikasi Ditjen Perhubungan Laut

IMDG CODE – Sertifikasi Ditjen Perhubungan Laut

Acara

28 – 29 November 2016 | Rp. 4.750.000 Per Peserta di Bandung

 

Deskripsi Training IMDG ’s Code

Kegiatan penanganan muatan barang/bahan  berbahaya (dangerous goods) dari dan ke kapal di Pelabuhan-pelabuhan memiliki potensi mishandling yang bisa menimbulkan resiko  yang besar dan dapat menyebabkan kerugian barang/harta benda (kapal beserta muatannya, sarana dan prasarana Pelabuhan dll), lingkungan maritim, bahkan nyawa personil yang melakukan penanganan bahan/barang berbahaya maupun crew kapal yang mengangkut menjadi terancam.

Dalam rangka menjamin keselamatan personil, harta benda, dan lingkungan dalam penanganan bahan/barang berbahaya, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan ketentuan mengenai International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) yang merupakan aturan pelaksanaan Convention on the Safety of Live at Sea  (SOLAS) dan Convention on the  Marine Pollution from the Ship (MARPOL) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang pengesahan “International Convention on the Prevention of Pollution from the Ship 1973 and Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from the Ship 1973”.

Mengingat penanganan barang berbahaya ini mempunyai potensi resiko yang cukup besar, maka setiap personil yang menangani pelayanan barang dan kapal di pelabuhan-pelabuhan baik yang berkaitan langsung dengan penanganan barang berbahaya maupun tidak langsung seyogyanya harus memahami tentang penanganan barang berbahaya ini.

Pelatihan ini diadakan untuk memberi pengetahuan tentang pengertian, jenis, dan cara menangani barang-barang berbahaya, agar potensi bahaya dapat dihilangkan atau diperkecil. Pelatihan ini bagus diikuti oleh manajer, supervisi, pelaksana pada Perusahaan/institusi yang berkaitan dengan penganan barang-barang berbahaya, khususnya perusahaan Pelayaran, pergudangan, dll.

Sertifikat pelatihan ini dikeluarkan oleh Ditjen Perla, karena Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Ditjen perla,

Tujuan Training IMDG’s Code

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang  IMDG Code mulai dari pengenalan sampai dengan penanganan barang berbahaya. Selesai pelatihan, Peserta diharapkan mampu memahami IMDG Code dan menangani Bahan/Barang berbahaya  sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga resiko barang berbahaya akibat mishandling dapat di minimalisasikan.

Materi Training IMDG’s Code

  • Materi pelatihan dirancang untuk waktu 2 (dua) hari dan disesuaikan dengan kebutuhan, yang meliputi:
  • Pengenalan IMDG Code
  • Klasifikasi dan Identifikasi Barang Berbahaya
  • Penggunaan Daftar/Buku Pedoman Barang Berbahaya
  • Penerimaan/Pengiriman Barang Berbahaya
  • Pemeriksaan Dokumen Barang Berbahaya
  • Packaging dan Konsolidasi Barang Berbahaya
  • Penyimpanan dan Pemisahan Barang Berbahaya
  • Review

 

INSTRUKTUR

Materi pelatihan disampaikan oleh tenaga ahli yang dari intansi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan tenaga ahli di bidang kepelabuhanan.

 

 

METODE TRAINING

Dalam rangka memaksimalkan tingkat penyerapan atas materi yang diberikan,  workshop akan diselenggarakan dengan menerapkan metode lecturing, brainstorming, role playing /demonstrasi, studi kasus dan evaluasi.

 

 

PESERTA

Peserta pelatihan adalah personil-personil yang bertugas menangani pelayanan kapal dan barang, baik yang berkaitan langsung dengan penanganan barang berbahaya maupun tidak langsung.

 

WAKTU

Lama pelatihan direncanakan 2 (dua) hari,

 

BIAYA

Biaya pelatihan ini adalah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang (non-residential).

 

 

 

Fasilitas:

Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit: tas, Block Note, ballpoint, Makan Siang, coffee / tea break, Sertifikat (dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut), Foto bersama seluruh peserta Training.

 

IMDG CODE – Sertifikasi Ditjen Perhubungan Laut

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

MARINE INSURANCE ERA UU PELAYARAN 17 tahun 2008

Acara

25 – 26 November 2014 | Rp. 5.000.000 di Bandung

 

OVERVIEW TRAINING MARINE INSURANCE

Pasca diundangkannya Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan kesempatan luas bagi industri pelayaran nasional untuk bangkit dan menjadi setara dengan negara maritim lainnya. Dalam upaya memberdayakan pengusaha dan operator kapal Indonesia, Undang – Undang Pelayaran RI tidak hanya memberikan landasan hukum terbatas pada pelayanan tradisional port to port bagi pemilik atau operator kapal Indonesia; akan tetapi pemilik atau operator kapal Indonesia mempunyai peluang bisnis untuk berkembang menjadi Multimodal Transport Operator (MTO) yakni sebagai penyedia jasa layanan door to door service.

Penyediaan layanan door to door service tersebut memiliki konsekuensi batas-batas tanggungjawab yang semakin panjang mencakup keselamatan dan keamanan transportasi baik barang, penumpang, maupun kapal. Penyedia jasa angkutan di perairan bertanggung -jawab atas seluruh trayek pengangkutan yang dilaksanakan dengan moda transport darat (truk dan/atau kereta api), bahkan dengan moda transport pesawat udara semenjak barang diterima di tempat asal (Origin) hingga diserahkan kepada orang/pihak tertentu di tempat tujuan (Destination).  Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengangkutan door to door service terdiri dari pelaku-pelaku usaha yang lain, diantaranya Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Freight Forwarder (FF), Perusahaan.Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Warehousing, Asuransi, Perbankan, Perusahaan Angkutan Jalan Raya, dan institusi pemerintah  terdiri dari kesyahbandaran, kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan serta aparat keamanan.

Terhadap penyedia jasa angkutan di perairan sistem port to port maupun door to door service, ketentuan peraturan perundang-undangan RI mewajibkannya mengasuransikan tanggungjawab keselamatan-pelayaran atas barang yang diangkut, termasuk keselamatan bagi lingkungan maritim untuk mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapalnya.  Asuransi pengangkutan barang sangat diperlukan untuk menyiasati kerugian yang tumbuh akibat resiko kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada saat pengangkutan. Sehingga bekal pengetahuan tentang marine insurance begitu juga P&I insurance menjadi sangat penting bagi semua pihak terkait penyelenggaraan transportasi di perairan.



TUJUAN WORKSHOP

Dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha, staf manajerial maupun personil yang terlibat dalam aktivitas bisnis transportasi laut dan kepelabuhanan, maka workshop ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

  • Membekali peserta workshop pengetahuan bisnis transportasi laut hingga memahami konsekuensi atas batas -batas tanggungjawab keselamatan kapal berikut muatannya.
  • Membekali peserta workshop pengetahuan tentang transaksi pertanggungan di laut (marine isurance) penutupan polis, penyelesaian ganti rugi, dan pengakhiran polis dikaitkan dengan syarat penyerahan barang (Incoterms 2010)
  • Membekali peserta workshop pengetahuan manajemen pengalihan risko kepada pihak penanggung untuk angkutan unimoda maupun sistem angkutan multimoda/intermoda khususnya di Indonesia pasca diberlakukannya undang-undang pelayaran 2008.
  • Membekali hingga mahir semua peserta workshop tata-cara (prosedur) penyelesaian klaim kekurangan (shortlanded), kelebihan (overcarried), dan kerusakan (damaged)




MATERI WORKSHOP MARINE INSURANCE ERA UU PELAYARAN 17 tahun  2008

Untuk dapat mencapai tujuan workshop yang lebih bermanfaat bagi para peserta, maka workshop ini didesain sedemikian rupa dengan meliputi materi sebagai berikut:

1. Pertanggungan laut (marine insurance) sebagai metode mengalihkan risiko kerugian

  •  Transaksi perdagangan dan jaminan keselamatan
  • Prinsip-prinsip asuransi laut (marine insurance)
  • Perjanjian pertanggungan antara para pihak

2. Pertanggungan laut dalam penyediaan jasa transportasi laut pada umumnya dan khu-susnya di Indonesia

  • Asuransi laut dalam kondisi INCOTERMS 2010
  • Berbagai jenis risiko laut dan non risiko laut
  •  Penutupan dan pengakhiran polis asuransi laut

3. Tanggungjawab pengangkut serta aplikasinya

  • Menurut KUHD RI
  • Menurut UU Pelayaran RI
  • Perbandingan terhadap konvensi Hamburg Rules

4. Tanggungjawab penyedia jasa pengangkutan multimoda dan intermodal

  • Kesisteman jaringan multimoda dan intermodal
  • Tanggungjawab penyedia  jasa angkutan multimoda dan intermoda (udara, darat, dan perairan)
  • Perluasan interpretasi (analogi) KUHD RI

5. Asuransi tanggung-gugat (Protection & Indemnity)

  • Pengertian P & I Club
  • Risiko yang ditanggung
  • Prosedur menjadi anggota
  • Dokumen sebagai anggota

6. Prosedur penyelesaian klaim ganti-rugi

  •  Dokumen sebagai dasar
  • Langkah-langkah pembuktian klaim
  • Penentuan nilai ganti rugi

7. Upaya meminimalkan klaim ganti rugi

  • Kelailautan kemasan barang/muatan
  • Catatan yang akurat dan sahih
  • Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan

 

INSTRUKTUR

Materi yang diberikan dalam workshop ini disampaikan oleh tenaga ahli yang telah berpengalaman dan memiliki kompetensi sebagai instruktur dalam bidang manajemen bisnis transportasi (khususnya transportasi laut) dan manajemen operasional kepelabuhanan (praktek pelayanan jasa kapal dan bongkar-muat).

 

PESERTA WORKSHOP

Workshop ini memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha jasa transportasi laut (shipping company) atau staff manajerial perusahaan  swasta, BUMN, BUMD yang mengoperasikan kapal-kapal jenis coastal, ro-ro ferry, short sea, dan deep sea vessel.  Demikian juga akan sangat bermanfaat bagi penyelenggara jasa angkutan multimoda/ intermoda sebagai Multimodal Transport Operator (MTO) pada salah satu peran sebagai operator unimoda (unimodal transport operator) atau operator multimoda VO-MTO (vessel-operating multimodal transport operator) yang melayani kapal-kapal niaga; terutama pihak-pihak terkait implementasi MT Convention 1980 dan PP no. 8 Thn 2011 tentang Angkutan Multimoda.

 

METODE WORKSHOP

Dalam rangka memaksimalkan tingkat penyerapan atas materi yang diberikan,  workshop akan diselenggarakan dengan menerapkan metode lecturing (ceramah), latihan soal, role playing/demonstrasi, studi kasus dan diskusi kelompok sehingga peserta dapat mengetahui (learning to know), dan melaksanakan (learning to do) aktivitas transportasi laut dan kepelabuhanan dari aspek operasional, sekaligus mengarahkan peserta workshop yang bersangkutan ke tingkat penghayatan (learning to be) pengetahuan yang diajarkan.

PELAKSANAAN WORKSHOP

Workshop ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari

 

BIAYA

Biaya workshop dimaksud adalah Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) per orang (non-residential)

Pendaftaran paling lambat dilakukan 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan training/workshop.

 

JADWAL :

  • Bandung, 25-26 November 2014

 

FASILITAS:

Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Training Kit: tas, Block Note, ballpoint, Makan Siang, coffee / tea break, Sertifikat (dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut), Foto bersama seluruh peserta Training.

 

MARINE INSURANCE ERA UU PELAYARAN 17 tahun  2008

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days