Category Archives: Law

HUKUM PERTAMBANGAN

Acara

Selasa-Kamis, 14 – 16 November 2017 | Rp 7.500.000,- di Hotel Sofyan Inn Tebet, Jakarta

 

Pengantar Kursus Intensif Hukum Pertambangan

Sejak 2011 Kami telah menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali Kursus Intensif Hukum Pertambangan (KIHP) dengan lebih dari 1000 alumni. Untuk menyikapi iklim bisnis batubara yang sedang turun saat ini, selain membahas aspek-aspek hukum pada usaha pertambangan, KIHP juga akan membahas tentang efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Sesi ini bertujuan agar para pelaku usaha tambang mampu mempertahankan bisnisnya dalam masa krisis seperti sekarang ini. KIHP akan berlangsung selama tiga hari dengan 12 sesi dan pembicara yang kompeten di bidangnya.

 

Dengan mengikuti kursus intensif ini, peserta akan:

Dengan mengikuti kursus ini peserta akan mendapatkan update peraturan di bidang pertambangan, ruang lingkup jual beli batu bara dan usaha jasa pertambangan, merger dan akuisisi untuk perusahaan tambang, mining eficiency, dan tidak hanya bagian legal, bagian keuangan dan operasional perusahaan tambang juga sangat disarankan mengikuti acara ini.

 

Target Peserta Kegiatan

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang bergelut di dalam industri batubara atau pihak-pihak lain yang memiliki minat dalam hukum pertambangan di Indonesia, antara lain:

  • Para pengambil keputusan di perusahaan produsen tambang
  • Perusahaan trading
  • Legal staff
  • Legal manager
  • Manager operasional
  • Manager keuangan
  • Lawyer
  • Konsultan
  • Lembaga pemerintah
  • Penggiat LSM di bidang pertambangan dan lingkungan
  • Akademisi
  • Mahasiswa yang memiliki minat dan/atau rencana karir di bidang pertambangan
  • Pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembicara

  • Sony Heru Prasetyo, S.H., S.Hum.

Bagian Hukum dan Perundang–Undangan Ditjen Minerba – Kementrian ESDM

  • Dendi Adisuryo
  • Partner at ADCO Attorneys at Law
  • Rizky Dwinanto, S.H., M.H.

Partner at ADCO Attorneys at Law

  • Rohit Singh

Coal Strategy and Business Analyst

  • Zeti Arina, MM, BKP

Tax, Customs, and Management Consultant

*Pembicara masih menunggu konfirmasi

Materi Kursus Intensif Hukum Pertambangan

Materi I-II

Pengantar Hukum Pertambangan dan Update Peraturan di bidang pertambangan

  • Sejarah hukum pertambangan di Indonesia dari waktu ke waktu.
  • Pembahasan pasal-pasal penting di dalam UU Minerba
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • PP Nomor 1 Tahun 2014 dan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mmineral dan batubara
  • Permen ESDM No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 28 tahun2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
  • Permen ESDM No. 32 tahun 2013 tentang Tata cara pemberian izin khusus di pertambangan mineral dan batubara
  • Permen ESDM No. 08 Tahun 2015 tentang Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri

Materi III

Improving Operational Effiency in Coal Business

  • Understanding the Indonesian Coal Operations
  • Two Ends of the Margin Rubber – External and Internal Factors
  • Key Performance Indicators

 

Materi IV

Kewajiban finansial industri tambang

  • Pajak, Royalti, Deadrent, PNBP lain

Materi V-VI

Legal Due Diligence (LDD) perusahaan pertambangan

  • Introduction to acquisition
  • Acquisition deals flow
  • Stages in and characterictic of mining projects
  • Roles of legal due diligence
  • Workflow of legal due diligence
  • Preparing due diligence checklist
  • Key areas for legal due diligence review

Materi VII-VIII

Contract drafting di bidang pertambangan

  • Anatomi proyek pertambangan
  • Hal umum berkaitan dengan contract drafting
  • Ketentuan Umum dalam perjanjian jual beli dan jasa kontraktor

Materi IX

Sengketa dalam usaha pertambangan

  • Bentuk sengketa pertambangan
  • Metode perkara pertambangan
  • Menghindari kerugian dalam penanganan perkara litigasi pertambangan

Materi X

Restruktutrisasi hutang pada proyek pertambangan

  • Bentu-bentuk restrukturisasi hutang
  • PKU dan Non PKPU
  • Studi kasus

Materi XI

Izin kawasan hutan di bidang pertambangan

  • Izin kegiatan eksplorasi pertambangan
  • Izin kegiatan operasi produksi pertambangan

 

Materi XII          

Kewajiban reklamasi paska dan penutupan tambang

 

Tempat Pelaksanaan

Hotel Sofyan Inn Tebet, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Kav 23, Tebet Barat-Jakarta Selatan.

 

Waktu

  • Selasa-Kamis, 14-16 November 2017

 

Investasi

  • Rp6.000.000,- /peserta – Registrasi dan pembayaran s.d 30 hari sebelum acara
  • Rp6.500.000,- /peserta – Registrasi dan pembayaran s.d 7 hari sebelum acara
  • Rp7.500.000,- /peserta – Normal price, pembayaran dan registrasi saat acara
  • ++ Spesial diskon 10% Minimal 3 peserta dari instansi yang sama

 

Fasilitas

  • Flash disk berisi materi pelatihan
  • Sertifikat
  • Seminar kit
  • Alat tulis: Pulpen dan buku catatan
  • Dokumentasi kegiatan
  • Training room with Full AC facilities and multimedia
  • Lunch and twice coffee break every day of training
  • Qualified Instructor

 

KURSUS INTENSIF HUKUM PERTAMBANGAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

HUKUM KELISTRIKAN: KURSUS INTENSIF HUKUM KELISTRIKAN

Acara

Selasa – Kamis, 17 – 19 Oktober 2017 | Rp 7.500.000,- di Hotel Sofyan Inn, Jakarta
Selasa – Kamis, 07 – 09 November 2017 | Rp 7.500.000,- di Hotel Sofyan Inn, Jakarta

 

 

PENDAHULUAN TRAINING HUKUM KELISTRIKAN

 

Seiring tingginya kebutuhan listrik yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok bagi manusia, Indonesia saat ini memerlukan dukungan pasokan energi tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut kondisi ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin agar penyediaan tenaga listrik dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang memadai. Untuk mencapai realisasi penambahan kapasitas listrik 35.000 Megawatt (MW) pada 2019, pemerintah diharapkan memperbanyak pembangkit listrik mulut tambang. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang diharapkan biaya pembangkitan akan lebih efisien karena tidak terkena biaya transportasi karena lokasi pembangkit dekat dengan tambang. Pemerintah mengestimasi proyeksi investasi pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional mencapai nilai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Berdasarkan Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, penyediaan listrik kebutuhan publik merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, dilakukan oleh BUMN/BUMD yang ditunjuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk dapat memenuhi kapasitas pertumbuhan listrik nasional, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta sebagai Independent Power Producer (IPP), koperasi dan badan usaha lainnya untuk berkontribusi menyelenggarakan penyediaan listrik baik untuk pemakaian sendiri maupun untuk umum, berdasarkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik.

Oleh karena itu aspek-aspek hukum dalam bidang ini menjadi teramat penting untuk dipahami oleh setiap pelaku usaha yang ingin bergerak di dalam industri kelistrikan. Kursus Intensif Hukum Kelistrikan (KIHK) angkatan III sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha kelistrikan termasuk PLN, Independent Power Producer (IPP), lembaga pembiayaan, serta lembaga terkait lainnya.

Manfaat kursus hukum kelistrikan ini intensif ini, peserta akan:

  • Mengetahui penetapan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pembangkit listrik
  • Izin-izin terkait dengan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan:
    • Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
    • Izin Operasi
    • Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
    • Izin Penjualan Tenaga Listrik
  • Mengetahui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024
  • Mengetahui proses pengadaan listrik oleh PLN untuk IPP
  • Coal Supply Agreement dalam IPP
  • Memahami proses pembuatan Power Purchase Agreement (PPA) :
    • Penjelasan umum tentang PPA
    • Commercial terms sheet dalam PPA
    • Must negotiated terms dalam PPA dari perspektif IPP Company
    • Pembahasan pasal demi pasal dalam PPA
  • Memahami Engineering Procurement and Construction (EPC)
    • Penjelasan umum
    • Jenis-jenis EPC
    • Commercial terms sheet
    • Klausul penting dalam EPC
    • Pembahasan pasal demi pasal dalam EPC
  • Memahami Management Risk IPP
  • Memahami Project financing proyek IPP

 

Siapa yang Harus Hadir?

Program ini dirancang untuk para mereka yang aktif dalam industri kelistrikan atau pihak-pihak lain yang memiliki minat mengetahui perkembangan usaha kelistrikan di Indonesia:

  • Direksi Perusahaan yang Berhubungan dengan Kelistrikan
  • Legal Manager dan Legal Counsel Perusahaan Kelistrikan (IPP)
  • Konsultan Hukum (Lawyer)
  • Notaris
  • Perbankan
  • Mahasiswa

MATERI KURSUS INTENSIF HUKUM KELISTRIKAN

Materi I

General Overview atas Undang-undang Kelistrikan dan Peraturan pelaksanaannya

  • Pembahasan pasal-pasal penting dalam Undang-undang No. 30 tentang Ketenagalistrikan.
  • Penetapan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait usaha penyedia tenaga listrik :
    • Kegiatan usaha penyedian tenaga listrik
    • Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
    • Usaha penunjang tenaga listrik
    • Tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan
  • Kebijakan dan perhitungan tarif tenaga listrik berdasarkan Permen ESDM No. 9 tahun 2014 tentang Tarif yang Disediakan oleh PT PLN (Persero)
  • Insentif bagi investor di sektor ketenagalistrikan

Materi II

Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam proyek pembangkit listrik

Materi III

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024

  • Rencana penyediaan tenaga listrik
  • Prakiraan kebutuhan tenaga listrik
  • Rencana pengembangan pembangkit listrik
  • Rencana pengembangan PLTU batubara mulut tambang
  • Dana investasi yang dibutuhkan
  • Pihak ketiga non-IPP untuk membangun dan menyediakan listrik untuk pihak swasta yang lain dimana PLN tidak menjadi off-taker sepenuhnya
  • Skema power wheeling/pemberian wilayah usaha/excess power
  • Regulasi power wheeling/kerjasama antar wilayah usaha
    • Proyek transmisi dan distribusi yang dilaksanakan oleh PLN.
  • Beberapa ruas transmisi dan distribusi yang menghubungkan suatu pembangkit IPP ke jaringan terdekat dapat dibangun oleh pengembang IPP

Materi IV

Proses pengadaan listrik oleh PLN untuk IPP

  • Realisasi pembangunan pembangkit listrik oleh PLN dan IPP
  • Lokasi rencana pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW
  • Proses pemilihan langsung, proses penunjukan langsung dan tender pada IPP
  • Kriteria dalam menentukan pemenang dalam proyek IPP
  • Prosedur pembelian dan penetapan harga tenaga listrik berdasarkan Permen ESDM No. 1 tahun 2015

Materi V-VI

Power Purchase Agreement (PPA)

  • Penjelasan umum tentang PPA
  • Commercial terms sheet dalam PPA
  • Must negotiated terms dalam PPA dari perspektif IPP Company
  • Pembahasan pasal demi pasal dalam PPA

Materi VII-VIII

Coal Supply Purcahase Agreement dalam IPP

  • Penjelasan umum tentang CSPA
  • Commercial terms sheet
  • Klausul penting dalam CSPA
    • Coal spec.
    • Harga (berdasarkan Permen ESDM No. 10 tahun 2010)
    • Delivery
    • Default – quality and quantity
    • Etc
  • Pembahasan pasal demi pasal

Materi IX-X

Engineering Procurement and Construction (EPC)

  • Penjelasan umum
  • Jenis-jenis EPC
  • Commercial terms sheet
  • Klausul-klausul penting dalam EPC

Pembahasan pasal demi pasal dalam EPC

Materi XI

Management Risk IPP

  • Jenis- jenis resiko dalam
    • Financial risk
    • Technical risk
    • Regulatory risk
    • Economical risk
  • Mitigasi resiko pada proyek IPP

Case study

Materi XII

Project Financing Proyek IPP                                                           

  • Struktur pembiayaan pada IPP Project
  • Dokumentasi legal
  • Financing agreement
  • Security agreement
  • Faktor resiko pada pembiayaan IPP Project
  • Case study

 

 

Pembicara :

  • Hufron Asrofi, S.H., M.hum.
    • Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM
  • Ir. Firtz Horas Silalahi, S.H., M.B.A., M.H.
    • Direktur Kerja sama Bilateral dan Multilateral BKPM
  • Satya Zulfanitra, M.sc.
    Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
  • Dendi Adisuryo, S.H.

Partner ADCO Attorneys at Law

  • Habibie Razak, MM., IPM., ASEAN Eng.
    • Wakil Ketua Bidang Energi dan Kelistrikan Persatuan Insinyur Indonesia Pusat
  • Aris Setiawan
    Manajer PT PLN Enjiniring

          



Tempat Pelaksanaan

Hotel Sofyan Inn Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Tebet Barat, Kav 23 Jakarta Selatan-Indonesia



Investasi

  • Rp6.000.000,- /peserta – Registrasi dan pembayaran s.d 30 hari sebelum acara
  • Rp6.500.000,- /peserta – Registrasi dan pembayaran s.d 7 hari sebelum acara
  • Rp7.500.000,- /peserta – Normal price, pembayaran dan registrasi saat acara
  • ++ Spesial diskon 10% Minimal 3 peserta dari instansi yang sama



Fasilitas

  • Flash disk berisi materi pelatihan
  • Sertifikat
  • Seminar kit
  • Alat tulis: Pulpen dan buku catatan
  • Dokumentasi kegiatan
  • Training room with Full AC facilities and multimedia
  • Lunch and twice coffee break every day of training
  • Qualified Instructor

 

KURSUS INTENSIF HUKUM KELISTRIKAN

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PROYEK KONSTRUKSI: ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM

Acara

09 – 10 Oktober 2017 | Rp. 5.900.000 Per Peserta di Yogyakarta / Semarang / Solo
09 – 10 Oktober 2017 | Rp. 6.900.000 Per Peserta di Bandung / Jakarta / Surabaya
09 – 10 Oktober 2017 | Rp. 7.900.000 Per Peserta di Bali / Batam / Balikpapan / Manado / Lombok
16 – 17 Oktober 2017 | Rp. 5.900.000 Per Peserta di Yogyakarta / Semarang / Solo

23 – 24 Oktober 2017 | Rp. 6.900.000 Per Peserta di Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 



DESKRIPSI TRAINING PROYEK KONSTRUKSI : ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM

Munculnya kasus  hukum pada proyek konstruksi  terjadi karena adanya  penyimpangan terhadap kontrak baik penyimpangan terhadap volume, kualitas maupun  waktu proyek. Kasus  hukum ini dapat memberikan dampak  berupa sanksi hukum baik perdata maupun pidana. Agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek konstruksi terhindar dari hal tersebut maka perlu untuk mengetahui aspek hukum dan kasus  serta pelanggaran yang sering terjadi dalam proyek konstruksi.    Hal ini juga didukung oleh UU no 18/99 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa apabila terjadi ‘kegagalan bangunan/konstruksi” maka semua pihak yang terlibat dapat diinvestigasi dan dimintai pertanggungjawaban  baik dari pihak owner,perencanan,pelaksana maupun konsultan. Training ini akan mempelajari  tentang aspek hukum dan kasus kasus yang terjadi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Berbagai contoh kasus akan dibahas untuk mendapatkan ‘Lesson learn’ agar  semua pihak yang terlibat dalam pengelola proyek lebih berhati hati.

 

TUJUAN & MANFAAT TRAINING PROYEK KONSTRUKSI : ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM

Peserta memahami tentang aspek hukum dalam pengelolaan proyek konstruksi dan dapat  merencanakan  tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpanngan dalam pengelolaan proyek konstruksi.

 

MATERI TRAINING PROYEK KONSTRUKSI : ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM

  1. Ruang lingkup  tentang aspek hukum proyek konstruksi dan UU no 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.
  2. Proses Investigasi kegagalan proyek bangunan /konstruksi
  3. Investigasi dan Pengkajian   Dokumen Kontrak
  4. Investigasi Mutu hasil pekerjaan  berdasarkan   Pengetesan Mutu lapangan dan laboratorium
  5. Investigasi Proses Managemen dan administrasi
  6. Analisis permasalahan dan solusi serta tindak lanjut
  7. Pembuatan Laporan hasil Investigasi
  8. Case study  : Kasus-kasus riil di lapangan dan troubleshooting .

 

Peserta

  •  Pemimpin proyek, anggota dan tim proyek, calon-calon pemimpin/anggota tim proyek.
  •   Pengawas proyek
  •  Departemen Teknik
  • Individu/staff yang terlibat dalam pengelolaan   proyek (Konstruksi maupun non-konstruksi)

Jadwal Training 2017

Hotel Santika Kuta, Bali
Hotel Nagoya Plaza, Batam
Hotel Fave, Balikpapan
Hotel Aston, Manado
Hotel Lombok Raya, Mataram
Hotel Serela Merdeka, Bandung
Hotel Santika Pandegiling, Surabaya
Sofyan Hotel Betawi, Jakarta
Hotel Ibis Solo
Hotel Ibis Simpang Lima, Semarang
Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  • 09 – 10 Oktober 2017
  • 16 – 17 Oktober 2017
  • 23 – 24 Oktober 2017
  • 30 – 31  Oktober 2017
  • 06 – 07 November 2017
  • 13 – 14 November 2017
  • 20 – 21 November 2017
  • 27 – 28 November 2017
  • 04 – 05 Desember 2017
  • 11 – 12 Desember 2017
  • 18 – 19 Desember 2017
  • 27 – 28 desember 2017

Investasi dan Fasilitas

  • Rp 7.900.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bali, Batam, Balikpapan, Manado atau Lombok
  • Rp 6.900.000 (Non Residential) untuk lokasi di Bandung, Jakarta atau Surabaya
  • Rp 5.900.000 (Non Residential) untuk Lokasi Solo, Semarang atau Yogyakarta
  • Quota minimum 2 peserta
  • Quota minimum 3 peserta ( Untuk Manado, Balikpapan dan Lombok Quota minimal 4 peserta)
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Lead Instruktur

Toriq Arif ghuzdewan,ST,MCSE

 

PROJECT MANAGEMENT: ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM DALAM PROYEK KONSTRUKSI

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

 

 

Hukum Pertanahan – HALF CONFIRMED

Acara

09 – 11 Oktober 2017 | Rp 6.400.000,- di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta – HALF CONFIRMED
16 – 18 Oktober 2017 | Rp 6.400.000,- di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta
23 – 25 Oktober 2017 | Rp 6.400.000,- di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta
30 Oktober – 01 November 2017 | Rp 6.400.000,- di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …



Deskripsi Training Hukum Pertanahan

Pertumbuhan pembangunan yang semakin tinggi di Indonesia, tidak sebanding dengan jumlah tanah yang tersedia, maka hal inilah yang terkadang menjadi penyebab persengketaan dan perebutan hak atas tanah yang dimiliki. Hal ini terjadi bukan hanya dikalangan pemerintahan saja, tetapi di kalangan swasta dan juga pribadi. Persengketaan tanah yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang hukum pertanahan yang diterapkan di Indonesia dan kurangnya koordinasi antar instansi yang ada. Maka dari itu, training ini akan membahas mengenai hukum pertanahan di Indonesia sehingga dapat meminimalisir persengketaan atas hak-hak tanah yang dimiliki.

 

Tujuan Training Hukum Pertanahan

Tujuan dari pelatihan ini adalah peserta mampu memahami tentang hukum pertahanan atas hak tanah dan persengketaan di Indonesia.

 

 

Materi Training Hukum Pertanahan

  1. Hukum pertanahan di Indonesia
  2. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
    • Istilah Agraria dalam UUPA
    • Hak penguasaan tanah dalam UUPA
  3. Pendaftaran tanah
    • Pengertian pendaftaran tanah
    • Landasan hukum pendaftaran tanah
    • Tujuan pendaftaran tanah
  4. Pembebasan Tanah
    • Proses pembebasan tanah
    • Tim pembebasan tanah
  5. Penyeleseian persengketaan atas hak tanah
    • Solusi melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN)
    • Solusi melalui Badan Peradilan
  6. Studi kasus dan diskusi

Peserta Training Hukum Pertanahan

Peserta yang cocok untuk training ini adalah legal administration di perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan mengenai hak atas tanah ataupun persengketaan tanah.

Jadwal Training Hukum Pertanahan

Hotel NEO Malioboro ,Yogjakarta

  • 09 – 11 Oktober 2017
  • 16 – 18 Oktober 2017
  • 23 – 25 Oktober 2017
  • 30 Oktober – 01 November 2017
  • 06 – 08 November 2017
  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

Investasi dan Fasilitas Training Hukum Pertanahan

  • Rp. 6.400.000 (Non Residential, Belum Termasuk Pajak)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel khusus bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 orang peserta)

 

Instruktur

Agung Wibowo S.H MKn and team


Hukum Pertanahan

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Kepailitan – CONFIRMED

Acara

04 – 06 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
09 – 10 September 2017 (Weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
11 – 13 September 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta
16 – 17 September 2017 (Weekend) | Rp 5.900.000,- per peserta di Hotel Ibis, Yogyakarta

02 – 04 Oktober 2017 | Rp 5.900.000,- per peserta  di Hotel Ibis, Yogyakarta – CONFIRMED

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

 

Tujuan Pelatihan Kepailitan

Kepailitan merupakan prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, setelah seseorang menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar. Training ini akan memberikan pemahaman mengenai dasar hukum kepailitan hingga langkah penanganan adanya kepailitan.

 

Materi Pelatihan Kepailitan

  1. Pengertian Pailit
  2. Tinjauan Kepailitan Secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
  3. Konsekwensi Hukum Kepailitan
  4. Kurator Sebagai Pihak Profesional dalam melakukan pembagian Budel
    Pailit kepada para Kreditur
  5. Pembagian Budel Pailit Sebagai Upaya pemenuhan Kewajiban Debitur
  6. Status Hukum Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Lainnya
    dilindungi Undang-Undang
  7. Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara Umum Berdasarkan UU No.37 Tahun 2004
  8. PKPU Sebagai Alternatif Perdamaian dalam upaya Restrukturisasi
    Utang
  9. Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi
    terhadap perdamaian
  10. Penanganan Piutang Bermasalah dan strategi penanganannya.
  11. Latar belakang timbulnya Piutang Bermasalah
  12. Alternatif-alternatif penanganan piutang bermasalah
  13. Penanganan piutang bermasalah melalui hukum perdata
  14. Eksistensi Pengadilan Niaga dalam hal penyelesaian Piutang bermasalah dan Perkembangannya dalam era globalisasi
  15. Peranan dan fungsi Kurator dalam Kepailitan dalam penyelesaian piutang bermasalah
  16. Kepailitan dan efektifitasnya dalam recovery utang.
  17. Strategi melakukan gugatan perdata / kepailitan yang efisien & efektif
  18. Efektifitas penggunaan gugatan perdata & kepailitan dalam pengembalian utang

 

Metode 

 Presentasi, diskusi, dan studi kasus

 

Jadwal Training 2017

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 04 – 06 September 2017
  • 11 – 13 September 2017
  • 18 – 20 September 2017
  • 25 – 27 September 2017
  • 02 – 04 Oktober 2017
  • 09 – 11 Oktober 2017
  • 16 – 18 Oktober 2017
  • 23 – 25 Oktober 2017
  • 30 Oktober – 01 November 2017
  • 06 – 08 November 2017
  • 13 – 15 November 2017
  • 20 – 22 November 2017
  • 27 – 29 November 2017
  • 04 – 06 Desember 2017
  • 11 – 13 Desember 2017
  • 18 – 20 Desember 2017
  • 27 – 29 desember 2017

Jadwal Weekend

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

  • 09 – 10 September 2017
  • 16 – 17 September 2017
  • 23 – 24 September 2017
  • 30 September – 01 Oktober 2017
  • 07 – 08 Oktober 2017
  • 14 – 15 Oktober 2017
  • 21 – 22 Oktober 2017
  • 28 – 29 Oktober 2017
  • 04 – 05 November 2017
  • 11 – 12 November 2017
  • 18 – 19 November 2017
  • 25 – 26 November 2017
  • 02 – 03 Desember 2017
  • 09 – 10 Desember 2017
  • 16 – 17 Desember 2017
  • 23 – 24 Desember 2017
  • 30 – 31 Desember 2017


Investasi dan Fasilitas

  • Rp. 5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Instruktur

  1. DR Sefiiani SH MH and team
  2. Tri Ciptaningsih SE MM and team

 

 Pelatihan Kepailitan

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

DP2TUP: DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPETINGAN UMUM

ACARA

14 – 16 Juni 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
24 – 26 Juli 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
07 – 09 Agustus 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
25 – 27 September 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

PENDAHULUAN DP2TUP

Pengadaan tanah bagi pembangunan baik untuk kepentingan swasta (dalam rangka Investasi oleh Perusahaan Swasta maupun untuk kepetingan umum (Bangsa dan Negara serta masyarakat banyak) seringkali dihadapkan pada beberapa kendala/hambatan. Salah satu diantaranya terkait persoalan lambatnya pembebasan lahan, khususnya mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, karena belum tercapai titik temu/kesepataan antara pemegang hak atas tanah (pemilik) dengan Pihak yang memerlukan tanah (Swasta/instansi Pemerintah).

Regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah, seiring dengan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya pembangunan yang bersifat strategis di bidang insfrastruktur telah mengalami perubahan. Terakhir dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya (Perpres Nomor.  71/2012, 40/ 2014, 99/2014; 30/2015. 148/2015. serta Pendanaannya berdasartkan Perpres Nomor 102/2016, Perkaban Nomor 5/2012, Permenag dan TR/Ka. BPN 6/2015, 22/2015, dll).

Keberaha silan dalam pelaksanaan Konsultasi Publik untuk penetapan lokasi pembangunan sangat ditentukan oleh Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan (DP2TUP). Penyusunan DP2TUP harus betul-betul mempertibangkan kepetingan semua pihak, jenis/macam kegiatan, beserta rencana anggaran yang diperlukan. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara DP2TUP dengan penyelenggaraan PTUP pada tahap berikutnyaa, maka keberadaan pelatihan penyusunan  DP2TUP sangat urgent. Oleh karena itu, pelatihan kemampuan penyusunan DP2TUP wajib dipahami secara mendalan instansi yang akan memerlukan tanah untuk pembangunan.

TRAINING OBJECTIVE DP2TUP

  1. Meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan (peraturan perundangundagan terkait), penguasaan mekanisme dan prosedur, serta ketrampilan teknis penyusunan Dokumen Perencanaan PTUP
  2. Meningkatkan kemampuan SDM pada Instansi yang memerlukan PTUP dalam menyusunan  DP2TUP
  3. Meningkatan pembuatan DP2TUP yang berkesinambungan dengan Penyelenggaraan PTUP
  4. Memahami dan menguasai Regulasi dan Kebijakan terkait Penyusunan DP2TUP
  5. Mensinergikan substansi perencanaan (luas tanah yang diperlukan, dokumen yang dibutuhkan, SDM yang diperlukan, besaran anggaran yang diperlukan, dll). dengan tahapan penyelenggaraan PTUP

TRAINING MATERIAL OUTLINE DP2TUP

  1. Pendahuluan arti pentinya pelatihan Penyusunan DP2TUP
  2. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Tanah baik untuk kepetingan Umum maupun Swasta/perusahaan
  3. Regulasi dan Kebijakan di luar peraturan perundang-undangan bidang pertanahan (Penataan Ruang, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pemerntah Daerah, Perbendaharaan Negara/BMN, Jasa Penilai Publik, Pengadaan Barang/jasa, dll).
  4. Materi Pokok Dokumen Perencanaan PTUP;
  5. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  6. Analisis Status Hukum Tanah yang akan dibebaskan;
  7. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
  8. Perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran. ;(Biaya Pengukuran, Satgas A, B, Panitia PTUP, Apraisal, Tim Penanganan Keberatan PL, GR, dll).
  9. Kajian LH/KLHS/Amdal, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, dan studi lainnya.
  10. Simulasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah
  11. Penutup

WHO SHOULD ATTEND THIS DP2TUP TRAINING?:

  1. Akademi si Perguruan Tinggi /Dosen Pengajar Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
  2. Staf Biro/ Bagian Hukum Pemda;
  3. SDM/Staf Bagian Hukum BUMN/BUMD
  4. SDM/Staf Bagian Pertanahan Pemda
  5. Bagian Hukum Badan Otorita.
  6. Konsultan Hukum Pertanahan
  7. Inspektorat Pemda

INSTRUCTOR :

Sarjita S.H., M. Hum.,  Cert. MP. And Team

VENUE :

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

TRAINING DURATION DP2TUP

3 days

TRAINING TIME DP2TUP

  1. 14 Jun 2017-16 Jun 2017
  2. 24 Jul 2017-26 Jul 2017
  3. 07 Aug 2017-09 Aug 2017
  4. 25 Sep 2017-27 Sep 2017
  5. 23 Oct 2017-25 Oct 2017
  6. 06 Nov 2017-08 Nov 2017
  7. 27 Dec 2017-29 Dec 2017

INVESTATION PRICE/PERSON :

  1. Rp. 5.950.000/person (full fare) or
  2. Rp. 5.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 5.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: Blocknote and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

 

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPETINGAN UMUM (DP2TUP)

 

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

ACARA

03 – 05 Juli 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
21 – 23 Agustus 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
04 – 06 September 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta
02 – 04 Oktober 2017 | Rp 5.950.000/person di Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

PENDAHULUAN TRAINING PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta/perusahaan,  sangat ditentukan oleh kualitas proses konsultasi publik. Proses itu mencakup mekanisme/prosedur dan  substansi yang disampaikan masyarakat, khususnya para pemegang hak atas tanah pada pelaksanaan konsultasi publik dengan menerapkan prinsip-prinsip  FPIC terkait empat hal dasar, yaitu: Free, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan, artinya kesepkatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat. Prior, artinya sebelum proyek atau kegiatan teretntu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat. Informed, artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Dan Consent,  artinya persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.

 Berbagai kebijakan teknis di bidang pertanahan tersebut untuk dapat diimplementasikan di lapangan perlu dilakukan pelatihan secara mendasar dan mandalam bagi pihak-pihak yang bersentuhan atau terlibat langsung dengan urusan pertanahan, sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penguasaan dan pemahaman regulasi dan kebijakan pertanahan secara komprehensif, merupakan upaya pencegahan konflik kepentingan dan sekaligus mencari alternatif penanganan dan penyelesaian masalah yang akan muncul di kemudian pada tahap penyelenggaraan pengadaan tanah.

TRAINING BENEFIT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu memahami aspek hukum pertanahan dan meimplementasikan dalam bentuk kegiatan, menganalisis problematika yang muncul, serta alternative penangananpenyelesaiannya.

TRAINING MATERIAL OUTLINE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

  1. Pengertian, Konsep dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Agraria & Pertanahan
  2. Prinsip-prinsip Pengukuran Kadasteral (Identifikasi dan Inventarisasi Status Tanah, Contradikture Delimitasi, Subyek/Pemegang Hak Atas Tanah)
  3. Pemberian Hak Atas Tanah
    • Tanah Negara;
    • HGB dan Hak Pakai di atas Tanah HPL;
    • HGB dan Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik)
    • Tanah Komunal (Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat);
    • Penguasaan Tanah Kawasan Hutan
  4. Pengadaan Tanah (Kepentingan Umum atau Swasta/Perusahaan)
  5. Perijinan Di Bidang Pertanahan
    • Ijin Memperoleh Warkah;
    • Ijin Lokasi;
    • Penetapan Lokasi;
    • Ijin Peralihan Hak Atas Tanah;
    • Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, dll.
  6. Perjanjian Yang Obyeknya Tanah sebagai Dasar/Alas Perubahan Data Pendaftaran Tanah (Berita Acara Pelepasan, Akta PPAT, PPAIW, Risalah Lelang, Pembebanan Hak Tanggungan, dsbnya)
  7. Pendaftaran Hak Atas Tanah
    • Konversi (Penegasan/Pengakuan Hak);
    • Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Peristiwa Hukum atau Perbuatan Hukum)
  8. Strategi Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan:
    • Blokir, Sita Jaminan;
    • Sengketa, Konflik Pertanahan dan;
    • Perkara Pertanahan (Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara)
  9. Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah
    • Cacat Hukum Administrasi; dan
    • Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

TRAINING METHODE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

  1. Presentasi
  2. Ceramah dan Diskusi
  3. Studi/analisis Kasus Pertanahan (Critical Acident)
  4. Evaluasi

TRAINING INSTRUCTOR PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

Sarjita S.H., M. Hum.,  Cert. MP. And Team

TRAINING VENUE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

TRAINING DURATION PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

3 days

TRAINING TIME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA

  1. 12 Jun 2017-14 Jun 2017
  2. 03 Jul 2017-05 Jul 2017
  3. 21 Aug 2017-23 Aug 2017
  4. 04 Sep 2017-06 Sep 2017
  5. 02 Oct 2017-04 Oct 2017
  6. 20 Nov 2017-22 Nov 2017
  7. 04 Dec 2017-06 Dec 2017

INVESTATION PRICE/PERSON :

  1. Rp. 5.950.000/person (full fare) or
  2. Rp. 5.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 5.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: Blocknote and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

MANAJEMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM/ SWASTA DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK PERKARA PERTANAHAN

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

ACARA

19 – 20 Juni 2017 | Rp 3.950.000/person di Yogyakarta
10 – 11 Juli 2017 | Rp 3.950.000/person di Yogyakarta
28 – 29 Agustus 2017 | Rp 3.950.000/person di Yogyakarta
11 – 12 September 2017 | Rp 3.950.000/person di Yogyakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

PENDAHULUAN TRAINING ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

            Diundangkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor  6  Tahun 2014 Tetang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, membawa konsekuensi hukum tersendiri. Perihal desa yang dahulu berdasarkan UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di bawah pengelolaan tunggal oleh Kementerian Dalam Negeri, saat ini bergeser disamping menjadi kewenangan  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menjadi otoritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dalam tataran pelaksnaan di lapangan, kondisi pengelolaan sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi besar kemungkinan akan terjadi kebijakan di antara kedua lembaga tersebut berpotensi saling bersinggungan/overlapping, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict  of interest) yang berkepanjangan/berlarut-larut dan berakibat upaya penguatan dan pemberdayaan desa terganggu, bahkan stagnan.

Pada tataran pelaksanaan di daerah,  penguatan dan pengelolan desa di tingkat kabupaten/kota dilaksnakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), sementara di beberapa wilayah lain berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah desa baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk BUMN,   Provinsi, maupun Kabupaten/Kota (BUMD),  serta Investor swasta (pemilik modal) oleh perorangan/badan hukum tentunya memerlukan tanah untuk melaksanakan kegiataannya. Dalam penyediaan tanah untuk keperluan berbagai kegiatan tersebut, mau tidak mau akan menarik atau melibatkan Aparatur Pemerintah Desa. Proses pengadaan tanah tersebut, tidak jarang aparaturn pemerintah desa harus berurusan dengan aparatur penegak hukum, dikarenakan terjadi penyimpangan  mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, juga kadangkala menimbulkan kerugian bagi Keuangan Negara /Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bahkan Pemerintah Desa sendiri.

Oleh karena itu, kepada Aparatur Pemerintah Desa perlu diberikan pembekalan/pelatihan secara memadai akan pengetahuan dan ketrampilan/skill yang bersifat praktis dari aspek administrasi dan yuridis untuk kegiatan pembangunan yang  mana tanah menjadi objek garapannya.

TRAINING MATERIAL OUTLINE ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

  1. Kelembagaan di Bidang Pertanahan;
  2. Hukum Agraria dan Hukum Tanah;
  3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Swasta dan Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pemberian Hak Atas Tanahnya
  4. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
  5. Perijinan Di Bidang Pertanahan (Peralihan, perubahan penggunaan tanah, Ijin Lokasi dan Penetapan lokasi, Informasi Publik Di Lingkungan BPN);
  6. Pengelolaan Kekayaan Desa (Tanah Desa)
  7. Penanganan dan Penyelesaian Konflik/Sengketa Pertanahan.

TRAINING INSTRUCTOR ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Sarjita S.H., M. Hum.,  Cert. MP. And Team

TRAINING VENUE ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)

 

TRAINING DURATION ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

2 days

TRAINING TIME ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

  1. 19 Jun 2017-20 Jun 2017
  2. 10 Jul 2017-11 Jul 2017
  3. 28 Aug 2017-29 Aug 2017
  4. 11 Sep 2017-12 Sep 2017
  5. 09 Oct 2017-10 Oct 2017
  6. 27 Nov 2017-28 Nov 2017
  7. 11 Dec 2017-12 Dec 2017

INVESTATION PRICE/PERSON :

  1. Rp. 3.950.000/person (full fare) or
  2. Rp. 3.750.000/person (early bird, payment 1 week before training) or
  3. Rp. 3.500.000/person (if there are 3 persons or more from the same company)

 

FACILITIES FOR PARTICIPANTS :

  1. Training Module
  2. Flash Disk contains training material
  3. Certificate
  4. Stationeries: Blocknote and Ballpoint
  5. T-Shirt
  6. Backpack
  7. Training Photo
  8. Training room with Full AC facilities and multimedia
  9. Lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified Instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training – VV (if minimal participants is 4 persons from the same company)

 

ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA

 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

Perancangan Peraturan Perundang – undangan (Legislative Drafting)

Acara

17 – 18 Februari 2017 | Rp. 5.145.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta
17 – 18 April 2017 | Rp. 5.145.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta
19 – 20 Juni 2017 | Rp. 5.145.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta
21 – 22 Agustus 2017 | Rp. 5.145.000 di The Parklane/ Park Hotel/ Arion Swiss-Bel, Jakarta

Jadwal Training 2017 Selanjutnya …

 

 

Deskripsi Training Perancangan Peraturan Perundang – undangan (Legislative Drafting) 

Di samping pengetahuan akan ilmu hukum, merancang peraturan perundang – undangan  (Legislative Drafting) memerlukan keahlian tersendiri. Ini karena memindahkan suatu kebijakan (policy) dalam arti luas ke dalam bentuk normatif yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu naskah perundang – undangan baik berupa undang-undang, peraturan daerah, atau jenis peraturan perundang – undangan (Legislative Drafting)  lain memang bukan hal mudah.

Diperlukan pengetahuan tentang teknik menyusun normanya, formulasi strukturnya, bahasa dan komposisi kalimatnya. Bahkan lebih jauh lagi juga tentang kemampuan menentukan materi/substansi yang seperti apa yang harus dimuatkan ke dalam jenis peraturan yang mana. Belum lagi tentang aspek-aspek teknis hukum seperti merumuskan sanksi, masa keberlakuan dan transisi, dan aspek-aspek teknis hukum lainnya.

Workshop ini akan melatih peserta untuk menambah pemahaman dan meningkatkan kemampuan merancang peraturan perundang – undangan  (Legislative Drafting)  , dengan cara memberikan materi tentang konsep dasar hukum dan penyusunan perancangan peraturan perundang – undangan  (Legislative Drafting)  , metodologi perancangan, struktur dan format perundang-undangan, kalimat perundang-undangan, dan aspek-aspek teknis hukum dalam perundang-undangan.

Di samping tutorial yang interaktif, pemberian materi disampaikan dengan latihan (learning by doing), sehingga peserta diharapkan lebih maksimal dalam menyerap materi.

 

Outline Perancangan Peraturan Perundang – undangan (Legislative Drafting)

  1.  Pemahaman Pokok Hukum Peraturan Perundang – undangan  (Legislative Drafting)  : Metodologi, Teori , dan Fungsi  Peraturan Perundang – undangan  (Legislative Drafting)  
  2. Dasar pembentukan Peraturan Perundang – undangan  (Legislative Drafting)  bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Hirarki, Review peraturan perundangan.
  3. Penyusunan Naskah Akademis: Kerangka dan Substansi  Naskah Akademis.
  4.   Teknik Menyusun Peraturan Perundang – Undangan  (Legislative Drafting)  : Struktur, Pengelompokan, Penataurutan, Aspek-Aspek Teknis, dan Kalimat Perundangan-undangan. 

 

Sasaran   Perancangan Peraturan Perundang – undangan (Legislative Drafting) 

Dengan mengikuti workshop ini, para peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami dan membuat rancangan peraturan perundang – undangan (Legislative Drafting)   sehingga dapat membuat rancangan peraturan perundang – undangan (Legislative Drafting)   yang baik dan benar.

 

Workshop Leader :

Irfan Hutagalung

KUALIFIKASI :

Berpengalaman lebih dari 14 tahun dalam pelatihan perancangan perundang- undangan, menilai rancangan undang-undang, mengajar hukum, konsultansi, dan penelitian hukum dengan keahlian utama dalam Hukum Tata Negara, Hukum Perundang-Undangan, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia/Hukum Humaniter Internasional.

Saat ini mengajar di FISIP UIN Jakarta dan menjadi anggota Dewan Pembina Indonesia Scholarship and Research Support Foundation. Sampai bulan Mei 2012 menjabat sebagai peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan anggota Dewan Pelaksana Indonesia Jentera School of Law.

 

PENDIDIKAN :

LL.M  Northwestern University School of Law, Chicago USA, 2005 (Beasiswa Fulbright) S.H. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1997

 

PENGALAMAN  PROFESIONAL :

  1. Anggota Dewan Pelaksana Indonesia Jentera School of Law (2011-Mei 2012)
  2. Trainer untuk merancang peraturan bagi karyawan publik termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), staf Sekretariat Jenderal DPR, staf Sekretariat Jenderal DPD, Staf divisi hukum berbagai kementerian RI, Komisi Yudisial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Staf Divisi Hukum Pemerintah Daerah, karyawan Perusahaan Swasta (PT Bursa Efek Indonesia, termasuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN), dan aktivis LSM, mulai dari Aceh, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur,  Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,  sampai ke Maluku Utara. Dan terakhir pada bulan Maret dan Juli tahun 2012 menyampaikan pelatihan perancangan perundang-undangan untuk Leste staf Parlemen Timor Leste di Dili Timor Leste.
  3. Konsultan dan Penasehat untuk beberapa penelitian atau laporan berbasis studi hukum.
  4. Pembicara untuk hukum hak asasi manusia, hukum konsitusi, dan legislative drafting / legislasi di seminar, diskusi terfokus, dan media TV  yang diselenggarakan oleh, antara lain, Sekretariat Jenderal DPR RI, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi, Pemerintah Daerah Kota Depok, Propinsi Aceh dan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan televisi nasional.
  5. Mengajar untuk Program Master, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik , MPKP di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok dan Salemba Jakarta, 2005-2006.
  6. Mengajar untuk program Sarjana, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Depok, 1998-2006.
  7. Mengajar  “Hukum Konstitusi” dan “Hukum Internasional” di Beberapa Fakultas Hukum di Jakarta, termasuk Universitas Trisakti, Jakarta 1999-2001.
  8.  Termasuk ikut terlibat merancang naskah akademis usulan rancangan perubahan UU Pemerintah Daerah, usulan rancangan undang-undang Keuangan Mikro yang hendak diusulkan oleh DPD RI peride 2004-2009. Selain itu dia ikut terlibat dalam menyusun model evaluasi usulan RUU di Bappenas sebelum dimasukkan dalam rancangan program legislasi versi pemerintah ke DPR. 

 

Jadwal Training 2017

  • 17 – 18 Februari 2017
  • 17 – 18 April 2017
  • 19 – 20 Juni 2017
  • 21 – 22 Agustus 2017
  • 16 – 17 Oktober 2017
  • 12 – 13 Desember 2017

 



Training Fee

  • Rp. 4.050.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.300.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.750.000, – (On The Spot; payment at the last of training )
  • Rp. 5.145.000, – (Full Fare)

 

Perancangan Peraturan Perundang – undangan (Legislative Drafting) 

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days

LEGAL AUDIT FOR CORPORATE

Acara

18 – 19 Januari 2017 | Rp 3.500.000,- di Hotel Fave Melawai, Jakarta
01 – 02 Februari 2017 | Rp 3.500.000,- di Hotel Fave Melawai, Jakarta

 

 

Metode Pelatihan Pelatihan Legal Audit :

Metode yang digunakan dalam pelatihan legal audit for corporate ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif


Siapa harus hadir :

Direktur, Komisaris ,Legal manager / Staff , Finance, Corporate Secretary,Lawyer,Corporate Lawyer,dll

PROGRAM OUTLINE LEGAL AUDIT FOR CORPORATE :

  • Corporate Status
    • Deed of Establishment – Articles of Association
    • Letter of Incorporation as legal entity
    • State Gazette Publication
    • Amendments to the Articles of Association
    • Minutes of Meeting.
  • Capital Stock
    • Authorized Capital
    • Duly Authorized
    • Validly Issued
    • Fully Paid and Non-assessable
    • Reservation of Shares
    • Outstanding Equity Securities
  • Licenses
    • Domiciles licenses
    • Tax Registration Number
    • Department of Industry
    • Department  of Trade
    • Department of Man Power
    • Department of Law and Human Rights
    • Environment license
    • HO
    • Other licenses
  • Management and Shareholding
    • Number and name of BoD and BoK members
    • Minutes of Meeting on the appointment and dismissal as member of BoD and BoK
    • Shareholders Registration List and Special Registration List
    • Share Sales and Purchase Agreement and other showing the legal transfer of Ownership of the shares
    • Corporate Power and Corporate Action
    • Corporate Power to Conduct Business and Enter into Agreement
    • Due Authorization, Execution and Delivery
  • Assets Evidences of:
    • Immovable properties;
    • Movable properties;
    • Intellectual Property Rights
  • Insurance
    • Fire Insurance
    • General Loss Insurance
    • Life Insurance
    • D&O Liability Insurance
  • Liabilities
    • Credit Agreements
    • Bank Loan Agreements
    • Financial Lease Agreements
    • BOT
    • Shareholders Loan
  • Tax Compliance
    • Monthly and Annually Tax Report
    • Special Tax Report
  • Man Power Compliance
    • Company Regulation
    • Report on Manpower
    • Manpower insurance and pension fund
    • Tripartite compliance report (if any)
  • Agreements
    • Cooperation Agreement
    • Management Agreement
    • Joint Operation Agreement
    • Profit Sharing Agreement
    • Venture Capital
    • License Agreement
    • Agency/ Distributorship Agreement
    • Supply Agreement
    • Manufacturing Agreement
    • Lease Agreement
    • Sale and Purchase Agreement
    • Other material transaction/ agreements
  • No Violation
    • Articles and Bylaws
    • Material Agreements
    • Court Orders
    • Applicable Law
    • All Filings and Consents Obtained in Connection with the Transaction
    • Special Note on Absence of Litigation

 

Instructor :

DR. GUNAWANWIDJAJA,SH,MH,MM
Senior Praktisi Hukum Bisnis & Pasar modal

 

INVESTASI :

  • Rp 3.500.000,- / peserta.
  • Peserta Non-Residential.
  • Sudah termasuk Meeting Package, Training Kits, Modul Pelatihan Legal Audit for Corporate dan Sertifikat.

 

 

LEGAL AUDIT FOR CORPORATE

Formulir Pra-Pendaftaran Public Training / Permintaan Informasi Lebih Lanjut
  1. JENIS INFORMASI/TRAINING
  2. (required)
  3. (required)
  4. DATA PRIBADI
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. DATA PRE REGISTRATION (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. PESAN UNTUK PENYELENGGARA TRAINING
 

cforms contact form by delicious:days